jpnn.com - JAKARTA -- Menjelang Pemilu 2014 pihak Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta jeli melihat kecenderungan pejabat yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politiknya. Hal ini disampaikan oleh Pengamat politik Universitas Airlangga Erlangga Pribadi saat dihubungi JPNN pada Selasa (24/9).
Erlangga merujuk pada kasus Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang diduga gencar mengiklankan diri melalui iklan kementeriannya setelah ikut konvensi Capres Partai Demokrat
BACA JUGA: Mulai Bermunculan Laporan Calo CPNS
"Hal-hal seperti itu harus dikritisi. Jangan sampai kemudiana akses-akses pada sumber daya publik, jabatan pemerintahan, digunakan untuk kepentingan politik. Itu modus yang sering terjadi," tutur Erlangga.
Menurut Erlangga belum ada pengawasan seutuhnya dari lembaga pemantau pemilu resmi terhadap dugaan pemanfaatan fasilitas negara. Selama ini, tutur Erlangga, hanya diawasi hal-hal yanng bersifat teknis Pemilu. Oleh karena itu, masyarakat sipil yang diminta lebih awas dan mengkritisi tindakan pejabat yang demikian.
BACA JUGA: Positif Narkoba, Karir Irwasda Lampung Selesai
"Kalau ingin diawasi harus ada perubahan regulasi dan dukungan dari masyarakat sipil untuk mendesak pengawasan pemanfaatan birokrasi. Setidaknya bisa diminimalisir," tandas Erlangga. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Polri Diingatkan tak Abaikan Tugas Pokok
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Tanggapan Deputi Keuangan SKK Migas Usai Digarap KPK
Redaktur : Tim Redaksi