JAKARTA - Menteri ESDM Jero Wacik memastikan jika perekonomian Indonesia membaik, harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bisa saja diturunkan pemerintah. Termasuk, jika hal itu terjadi jelang Pemilu. Namun, ia menampik bahwa turunnya harga BBM berkaitan erat dengan politik dan Pemilu.
"Nanti lihat saja. Pemilu masih jauh. Enggak ada urusan pemilu ini. Kita lihat, kalau ekonomi makin membaik kenapa enggak. Tapi kalau ICP-nya makin naik. Ya kita lihat nanti. Pemerintah itu utamakan kepentingan nasional, ekonomi nasional," ujar Jero di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat, (21/6).
Menurut Jero, kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi ini tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Menurutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru mengambil resiko dengan menaikkan harga BBM.
"Ini bukan kepentingan politik, mestinya enggak usah. Apalagi politiknya Partai Demokrat, ngapain naikin sekarang. Nanti aja, biar Presiden yang baru. Tapi demi ekonomi Indonesia makanya dinaikkan," dalih Jero.
Termasuk untuk pemberian bantuan kompensasi dan proteksi untuk masyarakat miskin, kata dia, pemerintah sengaja memilih Kepala Bappenas Armida Alisjahbana yang mengaturnya. Kartu Proteksi Sosial ditandatangani oleh Armida, dengan alasan agar tidak dianggap kompensasi berhubungan dengan kepentingan politik.
"Sengaja dipilih Bu Armida biar jangan dibilang ini parpol. Karena Bu Armida kan bukan dari parpol. Beliau orang profesional, jadi beliau yang tandatangan kartunya," tandas Jero.(flo/jpnn)
"Nanti lihat saja. Pemilu masih jauh. Enggak ada urusan pemilu ini. Kita lihat, kalau ekonomi makin membaik kenapa enggak. Tapi kalau ICP-nya makin naik. Ya kita lihat nanti. Pemerintah itu utamakan kepentingan nasional, ekonomi nasional," ujar Jero di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat, (21/6).
Menurut Jero, kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi ini tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Menurutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru mengambil resiko dengan menaikkan harga BBM.
"Ini bukan kepentingan politik, mestinya enggak usah. Apalagi politiknya Partai Demokrat, ngapain naikin sekarang. Nanti aja, biar Presiden yang baru. Tapi demi ekonomi Indonesia makanya dinaikkan," dalih Jero.
Termasuk untuk pemberian bantuan kompensasi dan proteksi untuk masyarakat miskin, kata dia, pemerintah sengaja memilih Kepala Bappenas Armida Alisjahbana yang mengaturnya. Kartu Proteksi Sosial ditandatangani oleh Armida, dengan alasan agar tidak dianggap kompensasi berhubungan dengan kepentingan politik.
"Sengaja dipilih Bu Armida biar jangan dibilang ini parpol. Karena Bu Armida kan bukan dari parpol. Beliau orang profesional, jadi beliau yang tandatangan kartunya," tandas Jero.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rupiah Bisa Menguat ke Rp 9.500 Per USD
Redaktur : Tim Redaksi