JAKARTA - Kapolri Jenderal Timur Pradopo diminta membatalkan dan merevisi total proyek Pemanfaatan Optimalisasi untuk Penguatan Sarana Prasarana (POPSP) Polri tahun 2013 senilai Rp 1,8 triliun.
Diharapkan proyek dialihkan untuk hal yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan Polri. "Tidak sekedar menghamburkan uang negara," kata Ketua Presidium Indonesia Police Wacth Neta S. Pane, Minggu (27/1).
Ia menambahkan POPSP harusnya diarahkan untuk antisipasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat jelang pemilihan umum dan pemilihn presiden 2014. Caranya, kata Neta, memerkuat Kepolisian Sektor dan Kepolisian Resor dengan berbagai fasilitas pendukung. Serta mengganti watercannon yang sudah pada rusak di banyak Kepolisian Daerah.
Menurutnya, saat ini Polsek-polsek sangat kekurangan fasilitas kerja padahal mereka adalah ujung tombak Polri dalam menjaga kamtibmas. Polsek-polsek di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi misalnya. Dari sembilan komputer yang dibutuhkan reserse kriminal, yang ada hanya satu unit. Reskrim dan Inteligen Keamanan tidak miliki mobil operasional. Polsek hanya punya satu mobil patroli yang berbahan bakar pertamax plus sementara jatah yang diberikan Markas Besar Polri hanya lima hingga 10 liter primium.
Begitu juga di Polda-polda, water cannon sudah pada rusak. Di Polda Metro, empat watercannon warisan orde baru sudah tidak laik untuk digunakan. Satu rusak, satu pompa airnya rusak dan dua tankinya bocor sehingga saat menghadapi aksi massa, polisi kerap menggunakan mobil pemadam kebakaran.
"Tapi elit polri sering tidak peduli dan asyik dengan dirinya sendiri, sehingga kebijakannya tidak nyambung dengan kebutuhan polisi di jajaran bawah," kata Neta.
Dia mencontohkan dalam POPSP, polri akan membeli dua senjata kapal kaliber 20 milimeter seharga Rp 23,8 miliar. Lalu membeli tiga kapal pandu Rp 54,5 miliar. "Padahal di 2013 kebutuhan prioritas Polri adalah di darat dan bukan di laut," tegasnya.
Menurut dia, akibat tidak tepat guna proyek pengadaan Polri, sering menjadi beban bagi jajaran bawah Polri. Walau triliunan rupiah sudah dkeluarkan negara, jajaran bawah Polri selalu saja mngeluh kekurangan fasilitas kerja.
"Di tahun 2013 dimana eskalasi politik nasional meningkat, proyek pengadaan Polri harusnya fokus pada kebutuhan kamtibmas," kata Neta.
Dia meminta, presiden yang membawahi polri harus bertanggung jawab mengontrol polri, agar uang negara triliunan rupiah yang sdh dikeluarkan rakyat benar-benar bermanfaat. "Tidak digerogoti oknum-oknum tertentu," pungkasnya. (boy/jpnn)
Diharapkan proyek dialihkan untuk hal yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan Polri. "Tidak sekedar menghamburkan uang negara," kata Ketua Presidium Indonesia Police Wacth Neta S. Pane, Minggu (27/1).
Ia menambahkan POPSP harusnya diarahkan untuk antisipasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat jelang pemilihan umum dan pemilihn presiden 2014. Caranya, kata Neta, memerkuat Kepolisian Sektor dan Kepolisian Resor dengan berbagai fasilitas pendukung. Serta mengganti watercannon yang sudah pada rusak di banyak Kepolisian Daerah.
Menurutnya, saat ini Polsek-polsek sangat kekurangan fasilitas kerja padahal mereka adalah ujung tombak Polri dalam menjaga kamtibmas. Polsek-polsek di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi misalnya. Dari sembilan komputer yang dibutuhkan reserse kriminal, yang ada hanya satu unit. Reskrim dan Inteligen Keamanan tidak miliki mobil operasional. Polsek hanya punya satu mobil patroli yang berbahan bakar pertamax plus sementara jatah yang diberikan Markas Besar Polri hanya lima hingga 10 liter primium.
Begitu juga di Polda-polda, water cannon sudah pada rusak. Di Polda Metro, empat watercannon warisan orde baru sudah tidak laik untuk digunakan. Satu rusak, satu pompa airnya rusak dan dua tankinya bocor sehingga saat menghadapi aksi massa, polisi kerap menggunakan mobil pemadam kebakaran.
"Tapi elit polri sering tidak peduli dan asyik dengan dirinya sendiri, sehingga kebijakannya tidak nyambung dengan kebutuhan polisi di jajaran bawah," kata Neta.
Dia mencontohkan dalam POPSP, polri akan membeli dua senjata kapal kaliber 20 milimeter seharga Rp 23,8 miliar. Lalu membeli tiga kapal pandu Rp 54,5 miliar. "Padahal di 2013 kebutuhan prioritas Polri adalah di darat dan bukan di laut," tegasnya.
Menurut dia, akibat tidak tepat guna proyek pengadaan Polri, sering menjadi beban bagi jajaran bawah Polri. Walau triliunan rupiah sudah dkeluarkan negara, jajaran bawah Polri selalu saja mngeluh kekurangan fasilitas kerja.
"Di tahun 2013 dimana eskalasi politik nasional meningkat, proyek pengadaan Polri harusnya fokus pada kebutuhan kamtibmas," kata Neta.
Dia meminta, presiden yang membawahi polri harus bertanggung jawab mengontrol polri, agar uang negara triliunan rupiah yang sdh dikeluarkan rakyat benar-benar bermanfaat. "Tidak digerogoti oknum-oknum tertentu," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sodetan Bisa jadi Multifungsi Atasi Banjir
Redaktur : Tim Redaksi