JAKARTA – Jajaran pejabat di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) diharapkan memiliki kepekaan dalam menangani konflik-konflik lahan yang semakin marak belakangan ini. Ketika suhu politik makin panas menjelang Pemilu dan Pemilihan Presiden 2014, konflik primordial di kawasan hutan akan turut meningkat. Demikian yang dikatakan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kemarin.
Konflik semacam ini harus ditangani secara hati-hati. Karena biasanya melibatkan masyarakat dengan perusahaan. Pengambil kebijakan harus mampu melihat dari dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan rakyat dan pengusaha.
Di satu sisi, pemerintah harus melindungi hak-hak rakyatnya. Tapi di sisi lain hak pengusaha juga harus dilindungi, sehingga tercipta iklim kepastian hukum dalam berusaha. ”Dalam mengambil kebijakan, pejabat harus melakukan terobosan cerdas. Tetapi tidak boleh melenceng dari peraturan perundangan yang berlaku,” tegas Zulkifli.
Salah satu konflik lahan di kawasan hutan yang masih ramai dibicarakan saat ini adalah antara masyarakat Mesuji Lampung dengan PT Silva Inhutani. Sebelum kasus ini ramai dibicarakan, lanjut Zulkifli, pihaknya sudah hampir mencapai solusi bersama antara masyarakat dengan perusahaan.
Gara-gara ada pihak tertentu yang menuduh ada pembantaian di Mesuji Lampung, urainya, kasus ini jadi ramai. Padahal tidak pernah ada pembantaian di sana. Suasana masyarakat Mesuji jadi tambah kacau. ”Sekarang sikap kami mengikuti rekomendasi Tim Pencari Fakta Mesuji bentukan Menkopolhukam,” jelas Menhut.
Sementara itu, Zulkifli menjelaskan bahwa ada beberapa program prioritas kementeriannya ke depan, misalnya pembibitan dan penanaman pohon dengan target 1 miliar pohon, serta mengembangkan industri yang berbasis hutan tanaman industri, bukan menebang hutan primer.
Selanjutnya, Kemenhut harus berperan aktif menciptakan ketahanan energi dan pangan nasional. Sebagai contoh dengan mempercepat proses perizinan bagi 28 titik eksplorasi energi panas bumi di kawasan hutan, serta menyediakan 200.000 hektare lahan untuk mencetak sawah baru.
Menurut Zulkifli, kinerja kementerian yang dipimpinnya terus meningkat dalam dua tahun terakhir. Kontrak kerja yang ditandatanganinya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercapai dengan baik.
Keberhasilan itu bisa tercermin dari survei persepsi publik yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2011, Kemenhut dinilai memiliki kinerja baik dengan indeks 7,16, meningkat dari 2010 yang indeks-nya 6,4. ”Meski begitu, masih ada sisa waktu kurang dari tiga tahun. Kinerja tidak boleh menurun, harus ditingkatkan terus,” katanya. (dri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BRTI Dituding Remehkan Panja DPR RI
Redaktur : Tim Redaksi