Jelang Pilgub, Gubernur Isyaratkan KPU Sultra Terpecah

Jumat, 30 Desember 2011 – 18:05 WIB

KENDARI - Gubernur Sultra, Nur Alam, tampaknya mencium aroma keretakan sesama anggota KPU SultraBuktinya, Nur Alam sampai menyiggung masalah itu, saat memberikan sambutan di acara launcing Pilwali yang diselenggarakan KPU Kota Kendari. 

"Teman-teman KPU, jangan ragu ke kantor gubernur untuk urusan fasilitas

BACA JUGA: Demokrat Desak Tuntaskan RUU Pemilu di 2012

Kalau anggota KPU 5 orang, jangan yang datang hanya 3 orang, sehingga membuat persepsi di luar," katanya disambut riuh.

Entah karena merasa disinggung, salah seorang anggota KPU Sultra, Abd Syahir yang juga hadir di acara tersebut, langsung berdiri dan keluar ruangan
Pada wartawan Kendari Pos (JPNN Group), Syahir membela diri

BACA JUGA: Hafiz Perintahkan Periksa Mantan KPU Sultra

Katanya, dia keluar karena sudah "kebelet" buang air kecil
Hanya karena momentnya "pas" makanya, kata dia, sikapnya itu diartikan lain

BACA JUGA: Dipo Alam Bikin Gerah Politisi PAN



Sementara Nur Alam, terus melanjutkan sambutannyaKetua DPW PAN Sultra ini, tidak menjelaskan apa makna di balik perkataannya ituNamun, sangat jelas kalau dia tahu, ada 2 kubu di KPU Sultra antara sesama anggotaSebab, saat pertemuan antara KPU dan Pemprov terkait anggaran Pilgub yang diajukan KPU, dari 5 komisioner KPU, yang hadir hanyalah Mas'udi. 

Nur Alam lebih memilih membahas soal Pilkada ButonDia mengatakan, biasanya yang jadi sengketa di suatu Pilkada yakni karena hasil dan prosesNamun di Pilkada Buton, yang jadi sengketa justru pra prosesPadahal, legal standingnya tidak adaDia pun mempertanyakan tanggung jawab KPU Buton, akibat kelalaian mereka yang kemudian menyebabkan kerugian negara

Pasangan Saleh Lasata itu sempat menyinggung, soal adanya kecurigaan orang-orang terhadap dia di Pilkada Buton"Di PSU Buton disinyalir gubernur mengada-adaPadahal, gubernur hanya memfasilitasi," jelasnya. 

Dia mengingatkan, agar dalam menentukan anggaran Pilkada, baik Pemda maupun KPU harus benar-benar menetapkan anggaran dengan perhitungan yang matang, bahkan kalau bisa dianggarkan untuk 2 putaranSebab, peraturan perundang-undangan, mewajibkan pemerintah menyiapkan anggaran yang diajukan KPU

"Jangan sampai seperti di BombanaIncumbent terlalu percaya diriAda anggaran yang sisa, tapi incumbent hanya menjadwalkan untuk tahap pertamaBegitu mau revisi, sudah lewat tahun anggaran, makanya panjanglah waktu Penjabat," tandasnya(dri/awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Usai Dilantik, Ujang Tak Berani Nongol


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler