jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid berharap penambahan jumlah jemaah haji tahun 2017 nanti tidak diikuti dengan penambahan masalah terkait penyelenggaraan ibadah haji.
“Jemah haji tahun 2017 M /1438 H nanti berjumlah 221 ribu orang. Ada tambahan sebanyak 52 ribu orang dari jumlah jemaah tiga tahun sebelumnya. Memang Kementerian Agama sudah berpengalaman menangani jemaah dengan jumlah tersebut, sebelum ada pengurangan jumlah quota haji Indonesia," papar Sodik dalam siaran persnya kepada media di Jakarta, Minggu (02/7/2017).
BACA JUGA: Pansus Angket KPK Umumkan Rangkaian Kerja Satu Pekan Ke depan
Akan tetapi, Sodik mengingatkan, karena sampai tahun 2016 (sebelum ada tambahan jamaah) masih ada beberapa masalah, maka Kemenag harus meningkatkan kinerja pengelolaan hajinya.
"Sehingga bertambahnya jemaah tidak menambah masalah, bahkan misi peningkatan mutu pelayanan haji dapat terlaksana,” ujarnya.
BACA JUGA: Kirim Pasukan TNI untuk Bertempur di Filipina Tak Diatur Dalam UU
Dijelaskan politisi dari Fraksi Partai Gerinda itu, persiapan manajemen haji telah diputuskan dalam pembahasan dan penetapan BPIH (biaya perjalanan ibadah haji) yang merupakan tahapan perencanaan (planning) pengelolaan haji.
Tahapan perencanaan ini harus ditindaklanjuti dengan pengorganisasian (organizing) dan pelaksanaan (actuiting) yang tepat dan pengawasan (controlling) yang ketat.
BACA JUGA: Tambah Jemaah Jangan Menambah Masalah Ibadah Haji
Dengan bertambahnya jamaah serta berdasarkan evaluasi tahun lalu, menurut Sodik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih sungguh-sungguh oleh Kemenag dalam penyelenggaraan haji tahun 2017 M/1438 H nanti.
Pertama adalah kesiapan jemaah. Sesempurna apa pun fasilitas dan regulasi jika jemaah tidak disiapkan dengan baik, maka akan selalu menimbulkan masalah apalagi haji merupakan extraordinary event.
Maka manasik pola baru yang materi, metode dan frekuensi sudah ditambah, harus dilaksanakan dengan lebih baik agar membentuk jemaah yang lebih siap.
Selain kesiapan jemaah, juga perlu diperhatikan kesiapan petugas. Petugas kloter dan non kloter harus ditatar lebih baik lagi sesuai perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam penetapan BPIH.
Petugas yang prioritas adalah pemimpin langsung yakni ketua regu, ketua rombongan, petugas kesehatan, petugas perlindungan dan keamanan, pembimbing ibadah, petugas imigrasi, petugas fasum dan makanan.
Penanganan visa, juga harus terus diperhatikan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Proses pendaftaran, pembuatan pasport harus lebih akurat dan cepat agar proses visa juga lebih cepat.
Sebagaimana diketahui tahun lalu ada data jemaah yang beda nama dalam passport. Kasus yang menghebohkan tahun lalu adalah keterlambatan visa. Ia berharap hal seperti itu tidak terulang kembali.
Pengelompokan jemaah juga diperlukan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Ia berharap agar jemaah suami istri, jemaah satu keluarga, jemaah satu KBIH, jemaah satu kota diupayakan untuk tidak terpisah. Mengingat tahun lalu banyak yang terpisah dan meresahkan.
Dilanjutkan Sodik, hal lain yang perlu mendapat perhatian khusus adalah terkait manajemen jadwal embarkasi dan keberangkatan.
Rencanakan dan pastikan waktu di embarkasi dengan keberangkatan secara layak. Tahun lalu ada jamaah yang diembarkasi hanya 2-4 jam sehingga bagi jamaah lansia dan Jamaah Resti (resiko tinggi) cukup merepotkan.
Selain kelima hal tersebut, dipaparkannya, ada sepuluh hal lainnya yang turut menjadi perhatian Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Seperti manajemen jamaah resti dan lansia.
Hal ini untuk memastikan tenaga pendamping serta penanganan tindakan darurat. Prioritas pemeriksaan imigrasi (keluar dan masuk arab Saudi) bagi jamaah lansia dan jamaah Resti.
Kesiapan maktab sesuai dengan nomor dan jumlah jamaah. Penjelasan tentang berbagai fasilitas dan cara penggunaan fasilitas di pesawat, maktab, fasilitas bus, fasilitas elektrik dan lain-lain.
Kasus kebakaran, kasus jamaah yang tidak bisa gunakan bus dan lain-lain karena kurang mantabnya penjelasan waktu manasik dan waktu di maktab bisa dihindari.
Keberadaan dan penandaan fasilitas Indonesia yang eksklusif mencolok, misalnya dengan bendera, ukuran dan warna yang mudah diidentifikasi jamaah.
Jumlah posko dan militansi petugas perlindungan dan keamanan khususnya pencari jamaah hilang harus ditingkatkan, baik di Makah, Madinah terutama di Mina. Kualitas dan kuantitas fasilitas di ARMUNA terutama di Mina harus terus diperbaiki.
Misalnya kualitas toilet dan kapasitas tenda agar jamaah tertampung dengan layak. Mengingat pernah ada kasus jamaah harus tidur miring karena tenda tidak cukup
Sosialisasi, edukasi dan persuasi regulasi hari tarwiyah dan waktu jumroh harus terus dijelaskan dengan baik.
Koordinasi yang maksimum antar petugas Kemenag dengan KBIH, antarpetugas kloter dan non kloter, antara petugas Indonesia dengan maktab, dan lain-lain. agar penyelenggaraan dan pelayanan jamaah haji maksimum.
Tim Pengawas haji yang maksimum, detail dan tegas untuk semua urusan terutama untuk pengawasan mitra kerja dari fihak arab saudi seperti kualitas dan jumlah bis, kualitas dan jumlah fasilitas di maktab, kualitas dan jumlah catering, kualitas dan kapasitas tenda dan lain sebagainya.
“Dengan kelima belas item hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan pelayanannya tersebut sehingga tidak ada lagi kekhawatiran menurunnya pelayanan terkait penambahan jumlah jemaah haji pada tahun ini,” pungkasnya. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kinerja Menteri Amran Positif, DPR Optimis Nawacita Terealisasi
Redaktur : Tim Redaksi