jpnn.com - DENPASAR - Panjangnya hanya 5.438 meter. Namun pengelolaannya sampai dipegang tiga pihak. Jembatan Suramadu, penghubung Surabaya-Madura itu kini pengelolaanya tidak maksimal. Karena seringkali antarpihak tidak terkoneksi dengan baik.
"Jembatan Suramadu, yang kelola itu ada Pemerintah Surabaya, Pemerintah Bangkalan dan ada Badan Otorita Jembatan Suramadu. Bayangkan, menyebrang saja yang kelola banyak," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perencanaan, Evalusi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016, Kamis (17/3).
BACA JUGA: Tak Banyak Omong, Anak Buah Cak Imin Digarap KPK
Selain Jembatan Suramadu, kawasan wisata Borobudur kata mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, juga dikelola cukup banyak pihak, bahkan hingga empat pihak. Akibatnya, anggaran yang ada habis hanya untuk dibagi keempat lembaga tersebut.
"Jadi yang mengelola Borobudur itu empat badan, anggarannya dibagi, mutar-mutar di situ saja. Padahal kalau serius, penduduk dunia beragama Budha bisa wajib mengunjungi. Kalau umat Islam kan ke Mekkah," ujar Tjahjo.
BACA JUGA: Komjen BG Berpeluang Besar jadi Kapolri
Atas kondisi yang ada, mantan anggota DPR ini menilai, perlu penataan yang lebih baik. Termasuk juga terhadap sejumlah tempat lain seperti Batam. Mengingat pengelolaannya juga ditangani beberapa lembaga yang ada.
"Bali dipilih sebagai tempat rakornas kali ini, karena terbukti (pemerintahan yang ada) terintegrasi dengan baik. Ini penting, sehingga tidak lagi ada dualisme pengambilan kebijakan," ujar Tjahjo.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Ini Kata KPK soal LHKPN Akom
BACA ARTIKEL LAINNYA... TEGAS! Dede Yusuf Tolak Iuran BPJS Naik
Redaktur : Tim Redaksi