jpnn.com - BANDARLAMPUNG - Pengoperasian Jembatan Timbang yang beroperasi di Kota Lampung ditarik Pemerintah Pusat, mulai Selasa kemarin (23/8).
Kepala Dinas Perhubungan Lampung Idrus Effendi juga membenarkan hal itu dan mengatakan, penarikan itu berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan Lampung.
BACA JUGA: Blanko dari Pusat minim, e-KTP Anak Ditunda
"Memang asetnya sudah kita serahkan ke Kemenhub. Tapi fisiknya masih di Oktober nanti," jelasnya, seperti diberitakan Radar Lampung (Jawa Pos Group), hari ini (24/8).
Mantan Sekda Pringsewu ini mengatakan, sebenarnya sangat menyayangkan dengan kebijakan ini. Dimana, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk dari sektor jembatan timbang ini ditarget Rp 5 miliar per-tahunnya.
BACA JUGA: PLN Distribusi Jabar, Luncurkan Tim Sentuh Langsung Jaringan
" Kita tunggu pengaturan lanjutannya. Sementara ini ya kita ikuti saja aturannya," ujarnya.
Karena penyerahan fisiknya masih di Oktober mendatang, dia mengatakan akan melakukan komunikasi lanjutan dengan pihak Kementerian, mengenai pengelolaan jembatan timbang ini.
BACA JUGA: Batal Berangkat Karena Disfungsi Ginjal
"Apa tetap dikelola dengan SDM kita atau seperti apa. Cuma memang nanti kalau SDM nya ditarik juga ya kita ikuti saja," jelasnya.
Sementara itu, target pendapatan dari denda muatan pada jembatan timbang naik ketimbang tahun lalu yakni dari Rp6 miliar pada 2015 lalu dengan capaian Rp5,8 miliar, kemudian di tahun 2016 ini menjadi Rp6,6 miliar.
"Ya memang naik, karena memang capaian kita di tahun lalu cukup signifikan, untuk itu memang ada targetan yang memang dinaikkan," kata dia.
Dijelaskan dia, realisasi triwulan pertama pihaknya baru merealisasikan sebesar 19 persen atau sekitar Rp1,?3 miliar saja. Untuk februari Rp871.850.000,- dan maret Rp444.690.000,- .
Untuk di Lampung sendiri ada empat jembatan timbang yakni Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Wayurang, UPPKB Blambangan Umpu, UPPKB Pematang Panggang dan UPPKB Penengahan.
Target di 2016 sendiri yakni untuk UPPKB Wayurang sebesar Rp2.996.500.000,- dengan realisai di triwulan pertama sebesar Rp854,930 juta atau sebesar 29,16 persen.
Sementara untuk UPPKB Blambangan Umpu ditarget Rp1.221.500.000,- dengan capaian triwulan pertama sebesar Rp105.480.000,- atau sebesar 8,64 persen.
UPPKB Pematang Panggang ditarget sebesar Rp1.570.500.000,- dengan capaian triwulan I sebesar Rp230.960.000,- atau 14,71 persen. Dan yang terakhir adalah UPPKB Penengahan dengan target Rp841.500.000,- dengan capaian triwulan I sebesar Rp115.170.000,- atau sebesar 13,69 persen. (abd/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dirjen Imigrasi Prihatin, Penjara di Batam Over Kapasitas
Redaktur : Tim Redaksi