jpnn.com, JAKARTA - Survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan, kepercayaan publik terhadap TNI meningkat seiring ditetapkannya Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima. Dia menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang pensiun.
Hasil survei tersebut mengungkapkan, sebanyak 95% publik sangat percaya dan percaya kepada TNI. Pada hasil riset sebelumnya pada September 2020, skornya hanya 89,8%.
BACA JUGA: Panglima TNI Andika Perkasa Temui Jenderal Listyo di Mabes Polri
Dengan demikian, terang Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Jenderal Andika berhasil mempertahankan reputasi TNI sebagai lembaga paling dipercaya publik dibandingkan institusi lainnya.
"Kepercayaan publik yang tetap tinggi ini membuktikan bahwa TNI paling dicintai masyarakat dan sukses dalam menjalankan profesionalisme militer dan menjaga pertahanan dan keamanan negara," ucapnya dalam pemaparan hasil survei Indikator secara daring, Minggu (5/11).
BACA JUGA: Jenderal Andika Panglima TNI, Begini Harapan Ketum PP Muhammadiyah
Burhan melanjutkan, tren positif tersebut terhadap TNI bergerak naik sejak Agustus 2016. Kala itu, institusi militer berada di posisi kedua dengan 87,5% dan akhirnya di peringkat pertama sejak September 2017 dengan persentase 92,4% hingga sekarang.
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan TNI berada di puncak. Pertama, profesionalisme militer dengan tidak berpartisipasi langsung dalam politik praktis.
BACA JUGA: Penjelasan Jenderal Andika Tentang Terbitnya SKEP Panglima TNI Terbaru
"Jadi semakin setuju responden dengan TNI tidak masuk politik domestik, politik praktis, semakin percaya responden terhadap TNI. Nah, ini punya implikasi pada TNI," jelasnya.
"TNI kalau ingin menjaga trust publik yang paling tinggi, maka TNI di bawah Panglima Andika harus commit untuk menciptakan militer yang profesional, militer yang menjaga jarak dengan kekuatan politik praktis," sambung Burhan.
Kedua, hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, responden cenderung menginginkan militer untuk introspektif dan melakukan pembenahan dalam merespons dugaan pelanggaran HAM dibandingkan menyalahkan asing ataupun membawa narasi nasionalistik. "Itu justru yang membuat TNI lebih dipercaya."
Di bawah TNI, berdasarkan survei Indikator, institusi tertinggi berikutnya yang mendapatkan kepercayaan publik ada presiden dengan 86%, disusul Polri 80%, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) masing-masing 79%, pengadilan 77%, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 71%, kejaksaan 76%, MPR 67%, DPD 66%, DPR 62%, dan partai politik 52%.
Survei ini dilaksanakan pada 2-6 November 2021 dengan melibatkan 2.020 responden yang telah memiliki hak pilih serta menggunakan metode multistage random sampling. Rerata simpangan (margin of error) hasil penelitian ini sekitar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil