jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Jepang meminta percepatan sejumlah infrastruktur nasional yang akan dikerjasamakan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).
Hal ini disampaikan Basuki, usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima audiensi dari Special Advisor PM Jepang, Izumi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (5/9).
BACA JUGA: Menhub: 2018, APBN Tidak Digunakan untuk Biayai Proyek Pengerukan
Izumi merupakan utusan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang membidangi infrastruktur. Dia hadir bersama pengusaha Jepang di Jakarta, dalam mengikuti seminar pembangunan perkotaan dan infrastruktur.
Dalam audiensi dengan Izumi, kata Basuki, Jokowi-sapaan presiden menyampaikan tujuh hal terkait pembangunan di Indonesia. Salah satunya mengenai progres sejumlah pelabuhan.
BACA JUGA: Rencana Pembangunan Pelabuhan Patimban Masih Sesuai Jadwal
"Mereka merencanakan dibuka Maret 2019. Ini mau dipercepat, segera dibangun. Sudah semua persiapannya untuk port-nya dan untuk aksesnya yang sampai ke jalan nasional. Sedangkan yang ke jalan Cipali ini sedang kami usulkan lagi dengan JICA," kata Basuki.
Pelabuhan yang dimaksud Basuki yakni proyek Patimban, di Pamanukan, Jawa Barat. Diperlukan akses sekitar 40 km untuk menghubungkannya ke Patimbang ke tol Cipali.
BACA JUGA: Ingat! Proyek Rp 53 Triliun di Suramadu Harus Dikelola Transparan
Selain itu dibicarakan juga tentang railway di utara Pulau Jawa yang dalam tahap feasibility study (FS) guna memilih opsi-opsi. Antara lain apakah merehabilitasi jalur lama atau membangun baru.
"Presiden belum memutuskan karena masih menunggu FS satu dua bulan ini," jelas dia.
Kemudian dibicarakan juga rencana pembangunan pulau terluar seperti Natuna, Morotai dan sejumlah daerah perbatasan lainnya, serta tol Padang-Pekanbaru.
"Tol Padang-Pekanbaru di Sumatera. Ini anggarannya sekitar 65 triliun, panjangnya 255 km. Padang-Bukittinggi-Pekanbaru," ucap Basuki.
Beberapa opsi soal tol Padang-Pekanbaru adalah memotong jalur melalui terowongan supaya lebih pendek. Sementara, skemanya pembiayaannya masih akan diputuskan oleh Kementerian Keuangan.
"Melalui JICA, atau mau di-loan atau step loan ke Hutama Karya, ini sama saja karena HK juga milik pemerintah. Ini nanti bu menkeu yang akan memutuskan. Tapi ini akan dipercepat lagi karena timnya sudah survei dengan PU," jelasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dana Pembangunan Pelabuhan Patimban Capai Rp 43 Triliun
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam