jpnn.com, JAKARTA - Ketua The Grandeur Center Indonesia Doktor Jessica N Widjaja mendapat penghargaan berupa plakat kehormatan dari Departemen Pertahanan Filipina.
Plakat kehormatan itu diserahkan dalam acara AFP Strategic Forum yang diselenggarakan Departemen Pertahanan Filipina di Kota Quezon Filipina pada Rabu (31/8) lalu.
BACA JUGA: Pria yang Digerebek Bareng Istri Polisi di Hotel Bintang 5 Bukan Orang Sembarangan, Dia Ternyata
Jessica mendapat plakat kehormatan itu setelah menjadi narasumber yang mewakili Indonesia di acara tersebut.
Agenda ini sendiri mengambil tema "Perspektif Pertahanan dan Keamanan Ide dalam Mempertahankan dan Mengamankan Filipina."
BACA JUGA: Info Terbaru Soal Istri Polisi Digerebek di Hotel Bintang 5, Pengakuan Suami Bikin Elus Dada
BGEN Edgardo C Palma selaku kepala Kantor Kajian Stratejik dan Manajemen Strategi Departemen Pertahanan Filipina memberikan apresiasi Kepada Jessica atas kontribusi yang diberikan dalam acara tersebut.
"Kami memberikan pengakuan terbaik atas dukungan maksimal sebagai Pembicara Tamu kepada Departemen Pertahanan Filipina dalam Forum Kajian Stratejik AFP ini," pujinya.
BACA JUGA: Istri Polisi yang Digerebek di Hotel Bintang 5 Buka Suara, Pernah Laporkan Suami ke Propam, Tetapi
Mendapatkan kesempatan tersebut Jessica merasa sangat terhormat dapat menyampaikan gagasanya dihadapan Perwira dan Prajurit Filipina secara daring.
"Kami membidik Kerjasama Multilateral Indonesia-Filipina dan juga negara-negara ASEAN lainnya. Tentunya dengan harapan upaya kolektod ASEAN untuk mempromosikan transparansi antar negara ASEAN di bidang keamanan regional dan bidang lainya," ungkap Jessica.
Dalam paparanya, Kepala Kerja Sama Ekonomi Internasional Indonesia pada Universal Peace Federation (UPF) ini mengungkapkan, bahwa Diplomasi Pertahanan dan Kerjasama Praktisi ASEAN akan membutuhkan pendekatan ide-ide yang inovatif.
"Mekanisme kerja sama Pertahanan perlu diperkuat dalam membuka Tata Dunia Baru. ASEAN perlu menemukan dan mengamankan tempatnya dalam sistem Internasional yang kompleks dan bergejolak." Imbuhnya.
Dia menyebutkan pada jalur pertama ASEAN telah menjunjung tinggi nilai, norma dan prinsip seperti Piagam ASEAN.
"Nilai dan norma prinsip tersebut diwujudkan dalam program yang dilakukan oleh Badan Sektoral ASEAN, dan beberapa mekanisme yang merupakan jalur kedua seperti Pertemuan Kementerian Pertahanan ASEAN, Pertemuan Kementerian pada Kejahatan Transnasional juga KTT Asia Timur," sebut Jessica.
Jessica menjelaskan mengenai semua Negara ASEAN yang telah mengidentifikasi persaingan antara kekuatan besar, non proliferasi senjata pemusnah massal, terorisme, dan ekstremisme kekerasan sebagai masalah keamanan bersama.
"Meskipun bukan menjadi masalah baru, hal-hal tersebut adalah ancaman lintas batas yang secara langsung berdampak pada keberlangsungan hidup rakyat ASEAN!" tegasnya.
Jessica juga membahas mengenai negara-negara ASEAN yang secara rinci telah melakukan upaya mengatasi masalah keamanan mereka di level Nasional, Regional dan Global.
"Di tingkat Nasional, implementasi kesepakatan dan Konvensi ASEAN di dalam negeri seperti Kesepakatan ASEAN dalam respon manajemen bencana dan tanggap darurat, Konvensi ASEAN pada Kontra Terorisme, Konvensi ASEAN pada Perlawanan terhadap Pedagangan Orang dan beberapa kerjasama sektoral lain!" ujarnya.
Doktor yang pernah menjadi mantan model ini juga meyakini bahwa Hak Asasi Manusia menjadi sangat penting dalam mempertahankan perdamaian, keamanan dan stabilitas.
"Sesuai dengan Piagam ASEAN, Komisi antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) diresmikan pada Oktober 2009 dan mendapat mandat oleh Badan Hak Asasi Manusia ASEAN. Sejak itu AICHR telah berkembang sebagai forum kunci yang memainkan peran utama dalam membentuk agenda advokasi dan mengidentifikasi isu-isu prioritas," ujarnya.
Terakhir Jessica menekankan agar Negara ASEAN tidak hanya harus memberikan kemakmuran materi kepada rakyatnya, tetapi juga memprioritaskan kondisi politik dan pemerintah agar tetap relevan.
"Dari menjadi organisasi yang digerakan oleh negara di mana program dan kebijakan dibuat dan diimplementasikan melalui pendekatan top-down. Negara ASEAN harus lebih aktif melibatkan pemangku kepentingan lainya di segala sektor," tutupnya.(dkk/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Muhammad Amjad