jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, merapatnya Partai Demokrat dengan koalisi Gerindra memang hal yang sulit dihindari.
Sebab, dengan presidential threshold (PT) 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara nasional, koalisi menjadi jalan terakhir.
BACA JUGA: SBY: Pemegang Kekuasaan Jangan Sampai Melampaui Batas
Arya menilai, Demokrat tidak ingin kejadian di Pilpres 2014 kembali terulang. Yaitu, partai berlambang Mercy tersebut abstain dalam kontestasi.
”Apalagi, waktu buat mereka recovery dari kasus-kasus korupsi sudah selesai. Mereka ingin terlibat,” jelasnya kepada Jawa Pos.
BACA JUGA: Prabowo: Intelijen Pak SBY Masih Kuat
Di sisi lain, koalisi Gerindra-PKS juga membutuhkan tambahan amunisi. Terlebih jika melihat lawan yang dihadapi cukup kuat. Selain masih berstatus incumbent, Jokowi berpotensi didukung koalisi yang sangat besar.
Lantas, apakah PKS merelakan posisi cawapres pendamping Prabowo? Dia menilai hal itu sangat mungkin dilakukan. Sebab, hingga saat ini, belum ada kader yang menonjol dari partai berlambang padi dan bulan sabit kembar tersebut.
BACA JUGA: Seperti Ini Cara Prabowo Mengawal NKRI Tetap Tegak Berdiri
Apalagi jika melihat potret pilkada DKI Jakarta lalu, PKS rela mengesampingkan kadernya saat mengusung Anies-Sandi. ”Bisa juga ditambah dengan deal jabatan menteri untuk kader PKS,” imbuhnya.
Terkait hitung-hitungan pasangan, Arya menilai, Prabowo-Agus Harimurti paling berpotensi dipasangkan.
Putra SBY itu dinilai bisa mengeruk suara di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogjakarta. Selama 2014, lumbung suara itu dikuasai Jokowi.
”Jangan lupa, pemilih muda di 2019 nanti cukup banyak. Agus bisa merepresentasikan anak muda,” kata peneliti muda tersebut.
Terlepas dari persoalan kontestasi, pertemuan antara SBY-Prabowo juga dilakukan untuk memberikan sinyal soliditas.
Di saat koalisi pemerintah goyah dengan ulah PAN, kubu oposisi ingin menunjukkan kemesraannya. Seperti diketahui, sikap mereka dalam beberapa isu relatif sama. Misalnya dalam RUU Pemilu lalu.
Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menanggapi santai pertemuan Prabowo dan SBY tadi malam.
Menurut dia, itu lumrah dilakukan petinggi partai politik. ”Biasa aja. Saya ketemu Pak Prabowo, Pak Jokowi biasa saja. Tidak ada yang istimewa,” ujarnya di DPP PKB.
Kalaupun pertemuan tersebut dilakukan sebagai konsolidasi memenangkan Pilpres 2019, pria yang akrab disapa Cak Imin itu tak terlalu merisaukan.
Saat ini pihaknya hanya konsentrasi mendukung suksesnya pemerintahan Jokowi-JK. Jika sukses, dia yakin Jokowi bisa kembali melenggang.
Lantas, apakah PKB akan kembali merapat ke Jokowi? Secara pribadi, dia menilai potensi tersebut sangat mungkin terjadi. Meski demikian, keputusan secara kelembagaan harus mengikuti mekanisme yang ada.
”Kan ada mekanisme internal partai, ada ulama yang harus kita minta pertimbangan. Mekanisme panjang, ya,” ujarnya. (lum/far/c5/c10/ang)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Anggap PT 20-25 Persen Lelucon Politik yang Menipu Rakyat
Redaktur & Reporter : Soetomo