Jika Berstatus Bencana Nasional, NTB Segera Bangkit

Selasa, 21 Agustus 2018 – 21:58 WIB
Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris. Foto: Dok. DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah perlu melakukan berbagai terobosan agar bisa menangani dengan baik bencana gempa bumi yang masih terus terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu terobosan yang bisa diambil pemerintah adalah segera menetapkan status bencana gempa bumi di NTB sebagai bencana nasional.

“Jika dijadikan bencana nasional maka proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan lebih sistemik, terintegrasi dan komprehensif sehingga mempercepat masyarakat NTB bangkit kembali dan sektor pariwisata bisa kembali menggeliat,” kata Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris dalam keterangan persnya, Selasa (21/8).

BACA JUGA: Pemerintah Tak Kekurangan Uang Bantu Korban Gempa Lombok

Menurut Fahira, dirinya memahami status bencana nasional memiliki indikator dan variabel yang harus dipenuhi sesuai undang-undang. Namun, kondisi di NTB saat ini perlu penangangan ekstra dengan mengerahkan semua sumber daya negara.

Anggota DPD dari Provinsi DKI Jakarta ini menjelaskan bencana gempa bumi di NTB berbeda dengan bencana gempa bumi yang biasanya terjadi. Pasalnya, selain gempa susulan terjadi hingga ratusan kali, dan jumlah korban jiwa juga terus bertambah.

BACA JUGA: Status Gempa Lombok Disoal, Wiranto: Bantuan Sudah Banyak

Dia meminta pemerintah tidak perlu takut sektor pariwisata NTB akan terpuruk jika menjadikan gempa Lombok sebagai bencana nasional. Sebab bencana gempa di NTB dengan gempa susulan yang intens, sebenarnya sudah menganggu geliat pariwisata di Lombok.

“Turis pasti tidak ada yang datang karena bencana masih terjadi. Turis akan datang jika gempa sudah berhenti dan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung cepat dan tepat,” katanya.

BACA JUGA: Lombok Menanti Anak Pengungsi

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Jazuli Juwaini mendesak pemerintah mempercepat penanganan korban gempa bumi Lombok, NTB. Hal ini mengingat intensitas gempa yang masih terus terjadi dan banyaknya korban yang belum atau minim sekali tersentuh bantuan.

"Prioritas utama pemerintah adalah menyelamatkan korban rakyat. Jangan berpikir untung rugi, citra dan lain sebagainya," kata Jazuli, Selasa (21/8).

Jazuli melihat penanganan korban gempa masih lambat, bahkan banyak wilayah yang sulit mengakses bantuan. Karena itu, dia mendukung penetapan gempa Lombok sebagai bencana nasional.

Anggota DPR dapil Banten ini membeberkan sejumlah alasan sekaligus menepis keraguan pemerintah soal penetapan bencana nasional. Pertama, harus dilihat bahwa kondisi faktual penanganan korban gempa yaitu derita rakyat NTB.

“Itu dulu yang dilihat sebagai prioritas, jangan hal-hal lain,” ungkapnya.

Faktanya, kata dia, jumlah korban besar, kerusakan luas, ekonomi lumpuh, dan DPRD Provinsi NTB juga sudah merekomendasikan agar menjadi bencana nasional.

Kedua, bisa dilihat sendiri bahwa evaluasi penanganan korban sejak tanggap darurat, rekonstruksi, dan rehabilitasi di lapangan lambat dan tidak merata. Banyak keluhan di lapangan bahkan akses korban terhadap bantuan sulit. Hal ini yang harus jadi prioritas pemerintah agar sistem dan manajemen penanganan bencana lebih kuat dan komprehensif.

“Sehingga keluhan dan keterbatasan yang dirasakan rakyat korban bencana dapat segera diatasi secara baik dan komprehensif," ujarnya.

Jadi, ujar Jazuli, soal penetapan bencana nasional ini semata-mata bagaimana upaya untuk menghadirkan proses tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi yang lebih kuat dan tuntas. "Dengan dukungan penuh sumber daya nasional termasuk pendanaan APBN yang memang tersedia dana on call untuk kondisi bencana nasional," terang anggota Komisi I DPR ini.

Ketiga, Jazuli menilai justru ketika penanganan korban dan proses rekonstruksi dan rehabilitasi berlangsung cepat dan efektif dengan penetapan bencana nasional akan segera memulihkan kondisi pariwisata di NTB.

Menurut Jazuli, sekarang saja sudah muncul kritisme dan suara-suara miring dari masyarakat internasional soal besarnya korban dan lambatnya penanganan bencana. Artinya kepercayaan internasional termasuk wisatawan sangat ditentukan dari kecepatan dan keefektifan penanganan bencana.

“Kami berharap dengan penetapan bencana nasional penanganan bencana lebih baik, cepat dan efektif," pungkas Jazuli.(fri/boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Wapres JK Terbang ke Lombok untuk Meninjau Dampak Gempa


Redaktur : Boy
Reporter : Boy, Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler