jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menepis anggapan bahwa pemerintah pusat kekurangan uang untuk membantu penanganan dampak bencana gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hal ini terkait terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 977/6131/SJ perihal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam, tertanggal 20 Agustus 2018.
BACA JUGA: Status Gempa Lombok Disoal, Wiranto: Bantuan Sudah Banyak
"Ya bukan (karena kurang uang). Itu kan Mendagri bukan begitu (maksudnya)," kata Wiranto di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/8).
Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini menyebutkan, tujuan surat mendagri tersebut lebih kepada imbauan agar ada toleransi dari Pemerintah Provinsi se-Indonesia terhadap Pemprov NTB yang sedang dilanda bencana alam.
BACA JUGA: Wiranto Berharap Tak Ada Asap Sampai Asian Games Rampung
"Itu budaya Indonesia, kultur Indonesia yang saling membantu, saling mendukung. Jangan kemudian ditafsirkan lain-lain," tegas Wiranto.
Terpisah, Tjahjo menyebutkan semangat surat yang dikirimkannya ke semua kepala daerah provinsi itu untuk memfasilitasi dan bersifat imbauan bagi daerah lainnya yang berkeinginan membantu meringankan beban sesama warga bangsa.
BACA JUGA: Lombok Menanti Anak Pengungsi
Lagipula, surat serupa pernah diterbitkan Kemendagri sebelumnya. "Pernah dilakukan pada 2007 yang menghimbau gubernur dan bupati/walikota se-Indonesia untuk membantu masyarakat Sumbar atas musibah gempa bumi 6 Maret 2007," jelasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wapres JK Terbang ke Lombok untuk Meninjau Dampak Gempa
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam