jpnn.com - JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sekadar menyatakan keberatan atas rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK juga juga menyiapkan langkah-langkah perlawanan jika DPR terus ngotot menjalankan rencana yang dianggap bakal melemahkan atau mengamputasi komisi antirasuah ini.
Ancaman itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji saat jumpa pers di KPK, Jakarta, Rabu (7/10).
BACA JUGA: Menteri Nila Anggap Masker N95 tak Cocok untuk Asap
Dia mengaku tidak akan tinggal diam, sementara DPR mengamputasi kewenangan KPK. “Jangan sekali-kali lembaga trigger ini diamputasi kita akan menempuh langkah-langkah yang secara hukum dibenarkan,” kata Indriyanto.
Sebagai pakar hukum pidana yang pernah meneliti UU Nomor 30 Tahun 2002, Indriyanto paham betul substansi dari undang-undang tersebut.
BACA JUGA: Johan Budi: Saya Yakin Tujuannya Untuk Melemahkan KPK
Karena itu, dia yakin usulan-usulan DPR yang tertuang dalam draf revisi bakal melemahkan KPK jika disahkan.
Guru besar ilmu hukum Universitas Krisnadwipayana ini pun mengaku siap beradu argumentasi dengan anggota DPR soal UU KPK.
BACA JUGA: Tompi Sedih Saat Lihat Foto Ini...
“Kalau dikaitkan dengan inisiatif DPR ini, memang pasal-pasal yang berubah untuk mengamputasi kewenangan KPK. Silahkan mau ditanya pasal-pasalnya,” tegasnya.
Dia sendiri berpandangan tidak ada hal yang mendesak sehingga perlu dilakukan revisi terhadap UU KPK. Bahkan, sepengetahuannya, hanya anggota DPR yang selama ini memiliki pandangan UU KPK perlu direvisi.
“(UU KPK) tidak bagus menurut DPR tapi kalau menurut saya dan Pak Ruki dan tim pakar sudah sangat baik,” pungkas Indriyanto.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Hanya Boleh Tangani Korupsi Rp 50 Miliar, Begini Reaksi Bosnya
Redaktur : Tim Redaksi