KEDIRI-Imbauan agar Anas Urbaningrum mundur dari kursi ketua umum DPP Partai Demokrat juga muncul dari Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D. Saran itu didasarkan atas etika atau fatsun politik yang dianutnya.
"Secara fatsun politik, kalau saya, ya mundur dong," ujar Mahfud setelah memberikan materi di acara Halaqah Ulama di arena Mukernas PPP, Kediri.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa semua pihak, termasuk dirinya, tidak bisa memaksakan keputusan mundur tersebut. "Orang kan punya etika sendiri-sendiri," tambahnya.
Menurut dia, keputusan mundur pantas diambil terkait terungkapnya satu per satu tudingan yang dilayangkan Nazaruddin selama ini. "Harus diakui, tidak semua pernyataan Nazar semua salah. Ada yang benar juga," ujar menteri pertahanan di era Gus Dur tersebut.
Dia lantas memaparkan, antara lain, pernyataan Nazaruddin bahwa Anas ikut memimpin perusahaan terkait kasus wisma atlet. "Dulu dibantah, tapi belakangan ternyata benar," kata Mahfud.
Selain itu, tambah dia, pernyataan Nazaruddin bahwa ada uang yang beredar di kongres belakangan juga akhirnya diakui."Tinggal apakah uang itu dari uang negara atau uang dari pihak swasta, tapi bahwa ada uang sudah diakui," tegasnya.
Di sisi lain, Mahfud tetap berharap penegak hukum bisa konsisten membongkar semua kasus korupsi yang sedang ditangani tanpa pandang bulu."Jangan stagnan kalau menegakkan hukum. Kalau menyangkut pejabat dan partai besar, masih sering berhenti dan belok," katanya.
Lebih lanjut, Ketua KPK Abraham Samad diharapkan bisa menepis sejumlah keraguan tersebut."Mudah-mudahan Abraham Samad bisa menggebrak dan membongkar sampai ke akar-akarnya meski tetap dengan praduga tak bersalah," imbuhnya. (dyn/c6/tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Kritik Busyro Soal Moratorium Haji
Redaktur : Tim Redaksi