Jika Jadi Moratorium Unas, Surabaya Bakal Gelar Ujian Lokal

Senin, 28 November 2016 – 15:42 WIB
Ilustrasi. Foto: dok.JPNN

jpnn.com - SURABAYA - Pemkot Surabaya menyatakan kesiapan menyelenggarakan ujian lokal.

Langkah itu dilakukan sebagai respons usulan moratorium atau penangguhan ujian nasional (unas) dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

BACA JUGA: Pemerintah Diminta Tetapkan 5 Oktober Jadi Hari Guru Nasional

Pemkot dan DPRD pun bakal langsung merumuskan persiapan ujian lokal jika Presiden Joko Widodo menyetujui hal tersebut.

Anggota Banggar DPRD Surabaya Reni Astuti menyatakan sudah membahas masalah tersebut dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya.

BACA JUGA: Airin Ingin Pemenang ISoC 2016 Mengimplementasikan Idenya di Tangsel

Dia menganggap Surabaya mampu menggelar sendiri ujian lokal sebagai miniatur unas.

"Kami siap orangnya, peralatannya, dan anggarannya," tutur politikus PKS tersebut.

BACA JUGA: Masih Kekurangan Guru

Untuk menyelenggarakan ujian lokal, pemkot juga harus membuat soal-soal sendiri.

Untuk menyusunnya, pemkot bisa melibatkan para guru yang tergabung dalam tim penyusun soal unas.

Selain itu, Surabaya menjadi satu-satunya daerah yang sudah 100 persen melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).


Peralatan komputer dan server sudah dimiliki.

Masalahnya, Surabaya belum mengalokasikan anggaran untuk menyelenggarakan ujian lokal.

Reni menerangkan, penganggaran baru bisa dilakukan setelah ada aturan dari pemerintah pusat sesudah moratorium dilaksanakan.

Sedangkan Rabu (30/11) nanti RAPBD Surabaya 2017 bakal disahkan. Kurang dua hari lagi.

"Untuk RAPBD, kelihatannya tidak bisa masuk," kata anggota Komisi D DPRD Surabaya tersebut.

Karena itu, dia meminta presiden segera memberikan kepastian moratorium unas tersebut.

Tujuannya, keinginan Surabaya untuk membuat ujian lokal bisa disiapkan secepatnya.

Sebab, minimal enam bulan sebelum pelaksanaan ujian lokal, persiapan harus segera dimulai.

Pada kesempatan terpisah, pakar pendidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Yatim Riyanto menilai usulan Mendikbud untuk melakukan moratorium unas sudah tepat.

Sebab, saat ini realitas unas sebagai penentu segalanya di bidang pendidikan tidaklah tepat.

"Unas sudah banyak menyalahi konsep pendidikan," jelasnya.

Yatim menjabarkan, pelaksanaan dan tujuan unas di Indonesia saat ini sudah melanggar teori evaluasi belajar.


Sebab, selama ini unas hanya mengukur kompetensi siswa di bidang kognitif atau aspek intelektual.

Sementara itu, aspek afektif (emosi) dan psikomotorik (keterampilan) tidak dimasukkan sebagai kriteria untuk mengukur kompetensi siswa.

Kondisi tersebut, papar Yatim, membuat pemerintah abai mengenai sisi psikologis siswa yang dapat tertekan karena penilaian tersebut.

Siswa dipaksa mengejar nilai terbaik saat mereka sendiri belum tentu memiliki minat pada mapel yang diujikan dalam unas.

"Pilihannya terbatas. Siswa akhirnya terpaksa belajar," jelas pakar pendidikan luar sekolah itu.

Lebih lanjut Yatim menjabarkan, langkah intensif persiapan unas yang dilakukan banyak sekolah saat ini juga cukup mengkhawatirkan.

 Umumnya, untuk mempersiapkan unas, sekolah melakukan persiapan pelatihan soal selama satu semester penuh.


"Hal itu tak hanya menguras fisik siswa, tenaga guru yang memberikan latihan soal juga akan terkuras," tuturnya.

Bukan hanya itu, penerapan unas juga memperkecil implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS).

Guru yang seharusnya bisa menilai anak didiknya sendiri tidak bisa ikut campur dalam penilaian unas.

Sebab, sistem unas akan langsung diseleksi oleh pusat.

Masalah lain yang perlu mendapat sorotan adalah pengawasan ujian yang terlalu ketat.

Bahkan, ujian dijaga pihak kepolisian. Padahal, pengamanan semacam itu tak layak untuk ujian.

"Kalau Ki Hajar Dewantara masih hidup, sudah pasti beliau akan marah melihat pengawasan semacam itu," jelasnya.

Yatim menyarankan, untuk melihat kompetensi siswa, pemerintah tidak perlu menyelenggarakan unas setiap tahun.

Unas cukup dilakukan tiga tahun sekali dengan model gambling.

"Metode itu lebih rasional jika dibandingkan dengan model pelaksanaan unas setiap tahun. Model itu juga hemat anggaran," jelasnya. (elo/sal/c11/git/flo/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Lulusan Banyak, Lowongan Kerja Sedikit


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler