jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi telah menunjuk Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Idham Aziz yang akan memasuki masa pensiun pada akhir Januari ini.
Jenderal bintang tiga yang saat ini menjabat Kabareskrim Polri itu pun akan menghadapi uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper tes) di Komisi III DPR RI.
BACA JUGA: Syekh Ali Jaber Meninggal Dunia, Pengin Dimakamkan di Lombok
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab mengatakan, pasca pelantikan, Listyo Sigit akan dihadapkan dengan sejumlah tugas yang dinilai urgen untuk segera diselesaikan karena terkait dengan kondisi negara terkini.
"Pertama, ujian pertama Listyo Sigit tentu menghadapi fit and proper di DPR. Kami meyakini akan lolos," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (14/1).
BACA JUGA: Jadwal Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo
"Kemudian, Kapolri baru harus bisa memastikan tidak ada lagi ormas-ormas yang gemar menebar kebencian berbasis agama dan ras tumbuh kembang di tanah air."
Menurut Fadhli, pascapembubaran ormas HTI dan Front PembeIa Islam (FPI), bukan serta merta akan mengubur gerakan anggotanya.
BACA JUGA: Catatan Tajam Kepada DPR Tentang Rekam Jejak Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo
Ia meyakini, kader-kadernya akan makin menggebu dalam bergerilya.
"Pascapembubaran itu justru pemerintah harus lebih waspada karena gerakannya tidak lagi terdeteksi dalam wadah ormas," terangnya.
Tugas selanjutnya kata pengamat politik asal UIN Jakarta itu ialah memastikan penegakan hukum tanpa tebang pilih.
Terlebih pada masa pandemi ini, maka ketegasan pihak berwajib harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal memerangi Covid-19 berikut dampaknya.
"Kapolri pilihan Jokowi harus bisa memastikan Polri mengawal dan menegakkan aturan dan hukumnya," terang Fadhli.
Kapolri harus memastikan lembaganya mampu bersinergi dalam hal memerangi korupsi yang sudah menggerogoti keuangan negara.
Di luar itu, segudang isu seperti penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan radikalisme juga harus menjadi perhatian serius Jenderal yang pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi tersebut.
"Terakhir, reformasi internal kepolisian. Kapolri baru harus memastikan institusi kepolisian lebih profesional, mengedepankan tindakan humanis, dan lebih modern," pungkasnya. (rdo/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Rasyid Ridha