jpnn.com - JAKARTA - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin mendukung pemikiran calon presiden (capres) PDI Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi yang menolak pembagian kekuasaan dalam koalisi. Said pun mendorong Jokowi untuk mengakomodasi unsur-unsur kemasyarakatan seperti Nahdatulah Ulama (NU), Kristen dalam kabinetnya apabila memenangkan pemilu presiden (pilpres) 2014-2019.
"Presiden boleh saja mengangkat menteri dari orang partai atau dari unsur kelompok masyarakat, sepanjang orang-orang tersebut bersedia melepas jabatan struktural di partainya. Lebih ideal lagi jika eksekutif, mulai dari presiden, menteri, jabatan setingkat menteri, dan kepala daerah dilarang rangkap jabatan di partai," kata Said kepada wartawan di Jakarta, Senin (14/4).
BACA JUGA: Rencanakan Setiap Polsek Punya Dua Polwan
Said tak yakin kabinet berbasis partai bisa diisi oleh orang-orang yang berkualitas. Padahal, figur-figur muda dan berintegritas dari berbagai basis lembaga masyarakat seperti NU, Muhamadiyah, Katolik, Protestan, Hindu, Budha perlu menjadi bagian dari kabinet.
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, pemerintahan baru 2014 harus berbasis dukungan masyarakat bukan partai politik semata.
BACA JUGA: Mahathir Doakan Jokowi jadi Presiden RI
"Ali Masykur Musa misalnya, Gusdurian muda NU yang sangat peduli dengan pluralisme sehingga perlu dilibatkan untuk melanjutkan gagasan Keindonesiaan Gusdur. Begitu juga orang muda dari kelompok lain," ujarnya..
Boni mengingatkan, kualitas pemerintahan ditentukan oleh kerja kabinet. Jika Jokowi salah memilih anggota kabinet, maka bancakan kekayaan untuk kepentingan parpol di kementerian akan terus berulang. (dil/jpnn)
BACA JUGA: Ongkos Menutup Century Lebih Murah Ketimbang Ditalangi
BACA ARTIKEL LAINNYA... LPS Lebih Senang Bank Century Ditutup
Redaktur : Tim Redaksi