jpnn.com - JAKARTA - Pengamat komunikasi publik Muhammad Sufyan meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengarahkan moderator debat Pilpres 2024 tak sebatas pengatur waktu saja.
Sufyan menilai moderator debat pada 7 Januari 2024 dan di dua sawala berikutnya lebih mengambil peran sebagai pemimpin forum.
BACA JUGA: Hasil Survei Elektabilitas Parpol Setelah Debat Cawapres, PDIP Tertinggi, PSI di Bawah 4 Persen
"Buat apa diambil moderator dari anchor-anchor kondang kalau perannya sebatas memberi informasi kapan mulai menjawab atau mengatakan waktunya sudah habis. Saya pikir masyarakat butuh lebih dari itu, karena debat adalah etalase gagasan," katanya, Rabu (27/12).
Menurut dia, jika moderator hanya sebatas time keeper, debat Pilpres 2024 terasa seperti cerdas cermat.
BACA JUGA: Lihat Itu Gestur Gibran saat Debat Cawapres, Terulang Lagi, KPU Bereaksi
"Siapa bisa menjawab tepat dalam limitasi waktu yang sudah disetel, termasuk jawab singkatan-singkatan tak populer," tutur Sufyan.
"Time keeper dari moderator seharusnya bukan malah menghapus kesempatan waktu peserta ketika menemui keadaan ketidaksetaraan informasi, seperti yang terlihat saat Gibran melakukan hal itu kepada Muhaimin dan Mahfud," imbuhnya.
BACA JUGA: AMIN Gagas Pinternet untuk Wujudkan Internet Cepat dan Merata
Sufyan mengingatkan, moderator adalah orang yang bertindak sebagai penengah, pemimpin sidang, rapat, atau diskusi yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau pendiskusian masalah.
"Itu jika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI," katanya.
"Jelas. Moderator adalah yang menengahi ketika debat bertendensi buntu karena persepsi kontestan sedang tidak sama. KPU harus keluar dari aturan prosedural waktu dan kesempatan waktu," imbuh Sufyan.
Menurut dia moderator juga seharusnya bisa menjadi jembatan saat terjadi ketidaksamaan informasi.
"Publik butuh menyaksikan debat untuk mengeksplorasi gagasan besar para kandidat," kata Sufyan.
Dosen asal Bandung itu menjelaskan bahwa ilmu komunikasi bermakna to make common alias membuat siapa pun menjadi umum, dalam posisi setara, saling tahu apa yang hendak dicakapkan, sebelum diskusi lebih lanjut.
"Jika pada debat berikutnya KPU tidak membuka ruang komunikasi ideal, maka patut dicatat KPU sebatas menjadi panitia cerdas cermat berbiaya termahal tingkat nasional," ujar Sufyan. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan