jpnn.com - JAKARTA - Ketua Setara Institute Hendardi menilai, pemeriksaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) terhadap Ketua DPR Setya Novanto menunjukkan ketidakadilan proses dalam skandal negosiasi Freeport.
"Kegagalan memaksa sidang dilaksanakan secara terbuka dengan alasan-alasan teknis pimpinan sidang dan mekanisme pengambilan keputusan hanyalah kamuflase dari anggota MKD untuk menghindar dari kecaman publik dan hukuman politik," ujar Hendardi, Senin (7/12) malam.
BACA JUGA: Novanto Sebut Bos Freeport Jahat dan Tak Beretika
Dia menambahkan, MKD kini telah diambil alih kekuatan dan kedigdayaan politik Setya Novanto.
"MKD masuk angin, sidang tertutup diklaim atas permintaan Novanto dan menunjukkan bahwa Novanto tidak memiliki etika kenegarawanan. Tidak pantas duduk sebagai ketua DPR," kata Hendardi.
BACA JUGA: Kejagung Periksa Dua Pejabat Bagian Keuangan Terkait Kasus Bansos Sumut
Menurut Hendardi, Novanto seharusnya mundur jika punya malu. Sayangnya, para pendukung Novanto malah menghalalkan segala cara untuk pria asal Bandung tersebut.
"Untuk menghindari putusan yang lebih buruk dan kemarahan publik, KPK dan Polri tidak bisa hanya menunggu. Dugaan tindak pidana permufakatan jahat, pemerasan/penipuan dan gratifikasi, bisa menjadi dasar KPK/Polri bekerja," ujar Hendardi. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Bantah Tuduhan Sudirman, Tapi Novanto Akui Pertemuan, SAH...
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wajah Tegang, Memerah, Tangan Bergetar.. Jokowi Marah Besar
Redaktur : Tim Redaksi