JAKARTA - Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan ketika Ketua DPRD Kobar, Subahagio dinyatakan bersalah oleh MA dan sudah berkekuatan hukum tetap maka secara otomatis dia sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota DPRD.
Pasalnya, dia sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD seperti diatur UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Selanjutnya, hanya tinggal menunggu proses PAW dari partai yang bersangkutan.
“Begitu dinyatakan bersalah dan incracht, sesungguhnya dia sudah bukan lagi anggota dewan, hak dan kewenangannya sebagai anggota dewan otomatis gugur, kalau partainya tidak melakukan PAW maka kursinya akan kosong,” kata Refly Harun, Senin (16/1).
Refly Harun menambahkan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kobar juga dapat segera menggelar sidang guna menindaklanjuti putusan PK MA tersebut. Khususnya, menindaklanjuti proses pemberhentian Subahagio sebagai anggota DPRD Kobar periode 2009-2014.
“Kalau partai ogah mengajukan penggantinya, maka masyarakat bisa mengusulkan ke BK untuk memproses penggantiannya,” ujarnya.
Sebelumnya, pada 27 Januari 2011, rapat permusyawaratan hakim MA memutus Ketua DPRD Kobar, Subahagio bersalah dalam perkara ijasah palsu dalam sidang tingkat kasasi. Subahagio juga divonis satu tahun pidana penjara oleh MA. Namun, pada 13 September 2011, Subahagio mengajukan PK ke MA atas putusan kasasi tersebut.
Berdasarkan salinan informasi perkara MA RI yang beredar di kalangan media, disebutkan MA telah memutus permohonan PK Ketua DPRD Kobar, Subahagio pada 10 Januari 2012 dengan nomor register perkara 92 PK/PID/2011. Dalam salinan putusan itu disebutkan majelis hakim MA terdiri dari Mansur Kartayasa, Sri Murwahyuni, dan Artidjo Alkostar dengan panitera pengganti Tety Setiawati Siti Rochmat. Status perkara putus dengan amar putusan ditolak. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Konversi Elpiji di Mataram Sisakan 20 Ribu KK
Redaktur : Tim Redaksi