jpnn.com - JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie mengapresiasi sikap pemerintah yang mengecam dugaan penyadapan oleh lembaga intelijen Australia terhadapn Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Jimly, terungkapnya dugaan penyadapan itu merupakan dampak dari perkembangan teknologi. Karena itu mengecam saja tidak cukup, pemerintah harus melakukan audit terhadap teknologi yang ada di kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta.
"Saya rasa sikap tegas pemerintah kita itu baik. Tetapi harus ada audit teknologi terhadap kedutaan besar Australia di Jakarta," kata Jimly ditemui di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11).
BACA JUGA: Presiden Minta Latihan Bersama TNI - Australia Dihentikan
Audit, kata Jimly, harus juga dilakukan di Kedubes Amerika Serikat, supaya penyadapan seperti yang terjadi kurun waktu 2007-2009 itu tidka terulang kembali kemudian hari.
"Jadi gedung kedutaan Australia itu harus diaudit teknologi, apakah di sana alat penyadapan itu bisa sampai ke mana. Kalau nanti tidak terbukti ada penyadapan ya sudah," jelasnya.
BACA JUGA: Dokter Kandungan Bekerja dengan Pita Hitam
Menurut Jimly, karena data penyadapan berasal dari data intelijen yang dibocorkan, maka bisa saja Presiden Amerika Serikat Barack Obama maupun Perdana Menteri Australia, Tony Abbot, berkelit.
"Misalnya Obama berkelit dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu. Itu statemen yang lebih jujur. Tapi Abbot dia politikus, ya tidak sejujur obama dalam menjaga hubungan antar negara. Tentu statemen dia tdk memuaskan bagi Indonesia," sebutnya.
BACA JUGA: Jimly Minta Semua Bantuan Luar Negeri Dievaluasi
Kemudian, Jimly menilai statemen Tony Abbot akan berdampak pada pesahabatan Indonesia-Australia ke depannya. Karena itu dia mendorong audit teknologi itu dilakukan sebagai salah satu pembuktian.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Surati PM Australia Minta Penjelasan Sadap
Redaktur : Tim Redaksi