jpnn.com - JAKARTA--Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan jajaran pemerintah untuk menghentikan sejumlah kerjasama dengan Australia.
Hal ini dilakukan hingga ada penjelasan resmi dari Pemerintah Australia terkait aksi penyadapan pada tahun 2009. Salah satu yang dihentikan adalah kerjasama latihan bersama militer antardua negara.
BACA JUGA: Dokter Kandungan Bekerja dengan Pita Hitam
"Yang jelas untuk sementara, saya meminta dihentikan dulu kerja sama pertukaran informasi dan intelijen di antara kedua negara. Saya juga meminta dihentikan dahulu latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia," kata Presiden dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, (20/11).
Penghentian kerja sama ini termasuk dalam soal Coordinated Military Operation antara Indonesia dan Australia. Selain itu, juga isu penyelundupan manusia atau people smuggling. "Saya minta dihentikan dulu sampai semua jelas," ujar Presiden.
BACA JUGA: Jimly Minta Semua Bantuan Luar Negeri Dievaluasi
Selain itu, untuk kelanjutan hubungan kedua negara, Presiden menyatakan perlu ada semacam protokol, atau kode etik (code of conduct), dan guiding principle menyangkut kerja sama di berbagai bidang. "Protokol dan code of conduct itu sifatnya mengingat, jelas, dan dijalankan," sambung Presiden.
Presiden juga mengingatkan masyarakat agar tidak menanggapi secara emosional aksi penyadapan itu. Presiden mengaku paham bahwa rakyat Indonesia kesal dan marah terhadap apa yang dilakukan pihak Australia kepada Indonesia.
BACA JUGA: SBY Surati PM Australia Minta Penjelasan Sadap
"Kita harus bersikap rasional. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia memiliki tugas dan kewajiban untuk mengatasi masalah ini," ujar Presiden. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dituding Terima Suap Rp 3 M, Anggota DPR Mengadu ke Bareskrim
Redaktur : Tim Redaksi