jpnn.com - JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Assiddhiqie, mengingatkan masyarakat agar tidak langsung percaya omongan para politisi yang riuh menjelang pemilu.
Jimly mengingatkan publik agar lihai membedakan mana politisi yang hanya tebar pesona dan mana yang benar-benar kerja nyata.
BACA JUGA: Mengacu TAP MPR, Atut Harus Mundur
“Belum tentu orang yang baik citranya di media, betul-betul bisa bekerja,” kata Jimly dalam Seminar Kebangsaan bertema “Peran Ormas Islam dalam Menyukseskan Pemilihan Umum 2014” yang diselenggarakan oleh Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (22/12).
Menurut Jimly, atas maraknya pencitraan tersebut, ormas Islam memiliki tugas untuk mengingatkan umat agar tidak tertipu. Keberhasilan ormas Islam dalam menjalankan tugas itu dinilai sebagai keikutsertaan dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum.
BACA JUGA: Golkar Incar Kursi Wagub Banten
“Ormas berperan mengajak masyarakat untuk tidak golput, serta memilih dengan sadar rasional,” jelasnya.
Jimly yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengungkapkan, umat harus diyakinkan untuk tidak menentukan pilihan karena pengaruh uang atau pemberian dalam bentuk lainnya.
“Demokrasi kotor seperti itu harus dihindari. Meski kondisi perekonomian sedang tidak mengungtungkan, umat harus diingatkan untuk tidak menentukan pilihan karena uang, karena pilihan mereka menentukan masa depan bangsa ini,” papar Jimly.
Pada kesempatan yang sama Jimly juga menyinggung adanya adanya pihak yang mengharamkan Pemilihan Umum dan demokrasi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut dengan tegas menyebutnya sebagai sebuah ketidakbenaran.
“Memang kalau mau mengharamkan ada dalilnya, akan tetapi untuk menghalalkan pun banyak dalilnya,” tegas Jimly.
Pakar hukum tata negara tersebut menegaskan jika Islam dan demokrasi tidak saling bertentangan. Bahkan, lanjutnya, praktik berdemokrasi pertama kali diterapkan umat Islam di zaman Nabi Muhammad dan keempat khalifah setelahnya.
“Dari sejarah Islam itulah orang Barat melakukan pengkajian. Jadi, kita jangan terpengaruh oleh sekedar istilah. Anggaplah demokrasi itu bahasa gaul,” pungkas Jimly.
Sementara Sekretaris LPOI Lutfi A. Tamimi, menegaskan pihaknya mendukung penuh untuk terus diselenggarakannya tahapan Pemilihan Umum 2014.
“Pemilu harus terus berlangsung sesuai jadawal. Tidak ada alasan untuk menunda, apalagi menggagalkan, termasuk karena persoalan DPT (Daftar Pemilih Tetap),” tandas Lutfi.
Lutfi menambahkan, terselenggaranya Pemilihan Umum dengan baik akan turut serta mempengaruhi masa depan Indonesia ke arah yang lebih baik. “Jika Pemilu 2014 sukses Indonesia akan lebih baik, ekonomi lebih jalan, tinggal yang kurang kita perbaiki,” tuntasnya.
BACA JUGA: Golkar Takut Banten tak Lagi Lumbung Suara
LPOI merupakan lembaga yang didirikan dan beranggotakan 13 ormas Islam, yaitu NU, Persis, Al Irsyat Al Islamiyah, Al Ittihadiyah, Mathlaul Anwar, Arrabithah Al Alawiyah, Al Wasiliyah, Adz Dzikra, Syariat Islam Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Ikadi, Perti, dan Dewan Dakwah Islamiyah.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi-Mega Sudah Lama Mesra
Redaktur : Tim Redaksi