jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengaku miris melihat kondisi terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017.
Pasalnya, meski digelar di 101 daerah, namun pemberitaan terkait pilkada justru didominasi hanya isu yang berasal dari Jakarta.
BACA JUGA: Keluar Rp 34 M untuk Kampanye, Sandi: Untuk Jakarta Saya Tidak Perhitungan
Itupun bukan terkait pilkada, tapi lebih pada isu penodaan agama yang melibatkan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Saya melihat semua masyarakat di Indonesia memang terlibat secara emosional. Tapi bukan pada isu Pilkada. Jadi kalau dikatakan masyarakat tidak terlibat, tidak benar juga. Semua terlibat, tapi isinya bukan Pilkada," ujar Jimly di Gedung Kemendagri, Kamis (22/12).
BACA JUGA: DPC Hanura Tangsel Dukung Penuh Kepemimpinan OSO
Terhadap kondisi yang ada, guru besar ilmu hukum tata negara Universitas Indonesia ini berharap pemerintah segera turun tangan.
Paling lambat Januari mendatang, mengingat pemungutan suara sudah akan dilaksanakan 15 Februari 2017.
BACA JUGA: KPU Ogah Sendrian Menggenjot Partisipasi Pemilih
Menurut Jimly, peran nyata pemerintah sangat dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi secara massif.
Sehingga fokus masyarakat lebih pada pilkada, untuk kemudian nantinya mampu meningkatkan partisipasi pemilih.
"Kalau hanya diserahkan ke KPU saya ragu. Karena kesibukan teknisnya banyak sekali, anggaran terbatas. Maka sebaiknya nanti ada rakornas (rapat koordinasi nasional,red) yang dihadiri presiden dan stakeholder, ada rakornis dengan semua media," ucap Jimly.
Selain itu Jimly juga berharap ada upaya khusus seperti partisipasi pengusaha untuk menyalurkan CSR untuk politik.
Dengan demikian pengusaha nantinya juga ikut terlibat dalam fungsi pendidikan politik. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sudah 34 Senator Bakal Jadi Caleg Hanura di Pemilu 2019
Redaktur : Tim Redaksi