JK Kecam Aksi Anarkis Demo di Makassar

Kamis, 29 Maret 2012 – 12:31 WIB

MAKASSAR--Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau JK, mengaku sangat tidak sependapat dengan aksi anarkis yang dipertontonkan mahasiswa di Makassar saat menggelar demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM dalam beberapa hari terakhir.

Silakan unjuk rasa kata Kalla, tapi jangan membuat anarkis, karena aksi anarkis akan merusak tatanan, merusak sistem dan merusak seluruhnya, bahkan masyarakat juga akan terganggu.

Jangan sampai Makassar kata Kalla dikenal sebagai daerah anarkis. Jika Makassar  terlanjur dikenal jadi daerah anarkis, maka ekonomi tidak akan berjalan, yang akhirnya membuat penganggguran makin bertambah.

"Nanti mahasiswa jadi sarjana mau kerja dimana kalau ekonomi tidak jalan. Itu harus dipahami, makanya saya sangat tidak sepakat dengan aksi anarkis. Siapa yang sepakat - anda sepakat gak - tidak kan - tulis juga anda tidak sepakat," tanya Kalla dengan nada canda kepada wartawan yang mewawancarainya di Wisma Kalla Makassar, Rabu (28/3).

Menurutnya, harga BBM (Bahan Bakar Minyak) ini sudah lama jadi pembicaraan seiring naiknya harga minyak dunia. Dengan kondisi ini kata Kalla, jika harga BBM dalam negeri tidak dinaikkan, berarti subsidi pemerintah yang harus naik.

Subsidi BBM ini urainya menggunakan uang rakyat, sementara yang banyak menikmati adalah orang-orang tertentu, misalnya yang punya mobil, motor, dan kantor-kantor besar yang ber AC, termasuk katanya Wisma Kalla.

"Nah apa adil semua rakyat bayar kepada orang yang sebenarnya mampu, karena itu harus yang memakai BBM itu yang bayar, karena itu harganya harus dinaikkan. Kembali ke harga lama sebenarnya, harga lama kan memang Rp6000/liter," tandas Kalla.

Meski demikian, Kalla mengaku tidak berhak memberikan penilaian apakah BBM ini harus naik atau tidak, karena itu ujar Kalla adalah urusan pemerintah. "Kalau dulu saya yang bertanggungjawab sekarang tidak," jelasnya.

Kalla menyatakan tidak ingin terlalu jauh berspekulasi dan tetap menunggu keputusan di DPR, karena bagaimanapun ujarnya harus ada keputusan di DPR, apakah melalui voting atau musyawarah.(kas-aci)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tarif Angkutan Desa Naik Duluan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler