jpnn.com - JAKARTA - Meski Golkar memiliki calon presiden (capres), yakni Aburizal Bakrie, namun partai beringin ini ternyata memiliki kaki-kaki lain yang mencoba menjajaki capres dari partai lainnya, khususnya sebagai pendamping Joko Widodo alias Jokowi, yakni Akbar Tanjung dan Jusuf Kalla (JK).
Kedua “jenderal golkar” inipun kini menjadi perbincangan hangat dari sejumlah pengamat politik, bahkan elektabilitas para tokoh nasional ini juga saling salip menyalip dalam survei yang dilaksanakan oleh sejumlah lembaga survei ternama untuk dipasangkan dengan Jokowi.
BACA JUGA: Serangan Harrier, Bentuk Kekesalan Anas pada SBY
Namun jika dibandingkan, bagi peneliti senior Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, sosok JK lebih unggul dibanding Akbar Tanjung.
“Kedua figur itu cukup potensial mendampingi Jokowi. Pasalnya, Jokowi dipasangkan dengan tokoh-tokoh yang muncul saat ini cenderung tetap kuat, asalkan pasangannya memiliki track record yang baik, atau minimal tidak terlalu buruk. Namun, jika dilihat dari segi potensi, sosok JK lebih berpotensi mendampingi Jokowi dibanding Akbar Tanjung,” kata Karyono kepada INDOPOS, Senin (24/3).
BACA JUGA: Minta Pembebasan Satinah dari Biaya Perjalanan Presiden
Alasannya, kata Karyono, ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan untuk menentukan pasangan capres-cawapres, yaitu pertimbangan realitas politik.
Pertimbangan pertama, memiliki elektabilitas, akseptabilitas, kapasitas personal, kekuatan finansial dan kekuatan politik. “Yang dimaksud dengan kekuatan politik adalah sejauh mana tokoh tersebut memiliki kemampuan dan pengaruh di partai politik. Setidaknya itulah yang akan menjadi pertimbangan untuk menentukan pasangan. Sehingga dari realitas tersebut, yang lebih potensial adalah JK,” terangnya.
BACA JUGA: Dorong Partisipasi Publik Dalam Pembangunan
Untuk sosok Akbar Tanjung, ucap Karyono, memiliki semua aspek tersebut di atas, tetapi ada dua aspek yang nampaknya lemah, yaitu kekuatan finasial dan kekuatan politik yang mampu mempengaruhi.
“Akbar memiliki kelebihan dari aspek kematangan politik tapi belum tentu mampu mempengaruhi keputusan partai politik,” tuturnya.
Untuk pertimbangan lainnya, Karyono menjelaskan, PDIP tetap membutuhkan adanya koalisi untuk membangun pemerintahan yang kuat. Dan JK dinilai sosok yang bisa diterima oleh semua partai.
“Karena bagaimanapun dalam sistem politik kita, dukungan di parlemen sangat penting. sehingga PDIP membutuhkan dukungan di tingkat parlemen untuk mengawal kebijakan pemerintah. Di sinilah figur JK memiliki kemampuan untuk melobi di tingkat partai politik,” tukasnya. (indopos.co.id)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tolak Bayar Diat Satinah, Pemerintah Dituding Pelit
Redaktur : Tim Redaksi