JK Minta Gubernur Jangan Takut dengan KPK

Selasa, 04 November 2014 – 21:25 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengibaratkan negara seperti rumah tangga. Negara sehat kalau pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Karena itu perlu meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran.

Caranya, antara lain dengan mengelola sumberdaya alam dengan baik, mengelola pajak dan seluruh sektor-sektor yang ada, terutama yang berkaitan dengan rakyat kecil.

BACA JUGA: Kapolri Tegaskan Akun Triomacan Hanya Modus untuk Memeras

"Karena itu untuk melaksanakan hal tersebut, pemerintah perlu membuat kebijakan yang baik. Jangan khawatir berhadapan dengan kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lembaga hukum lain. Kita harus kembalikan fungsi pimpinan. Jadi jangan takut melakukan kebijakan," kata Jusuf Kalla mengingatkan seluruh Gubernur se-Indonesia yang mengikuti rapat koordinasi di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (4/11).

Kalau kepala daerah takut mengambil kebijakan, kata JK, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak akan berjalan dengan baik.

BACA JUGA: Honorer Merasa Dirugikan Kebijakan Moratorium CPNS

Makanya dalam kesempatan kali ini, JK juga mengingatkan para gubernur untuk mengutamakan pengambilan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kemiskinan. Misalnya bagi petani, nelayan dan termasuk guru sebagai tenaga pendidik.

"Kemudian bagaimana mengalihkan subsidi. Karena yang paling jelek dari subsidi BBM selama ini, misalnya untuk nelayan, itu dalam beberapa tahun terakhir kebutuhannya naik tiga kali lipat. Di lain pihak produksi turun," katanya.

BACA JUGA: Cegah Anak Buah Keluyuran, Yuddy Wajibkan Penggunaan Seragam di Jam Kerja

Atas kondisi ini, lanjutnya, banyak nelayan memilih berjualan jsolar subsidi daripada mencari ikan.

"Jadi mereka hanya beli solar lalu dijual kembali. Nah sekarang bagaimana memindahkan itu (subsidi,red)  Makanya sebagai gubernur harus melihat hal ini. Jangan kalau kebijakan berbeda, dinilai tak pro rakyat. Padahal itu kebijakan yang pro rakyat. Ini kebijakan yang pelaksanaannya harus dijaga di daerah," katanya.(gir/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Moratorium CPNS Paksa Pemda Berdayakan Pegawainya


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler