JK Setuju Penjaringan Capres Golkar Dimulai

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla menyetujui dimulainya proses penjaringan calon presiden dan  wakil presiden yang akan diusung partai bergambar pohon beringin iniUntuk itu, seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar diminta mengirim nama untuk disari menjadi tujuh nama.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, HR Agung Laksono mengungkapkan, DPP Golkar telah menggelar rapat yang juga dihadiri Jusuf Kalla untuk memutuskan penjaringan capres/cawapres tersebut

BACA JUGA: Pak JK Optimistis Indonesia Bangkit Setelah Pandemi COVID-19

“Tadi pagi kita sudah rapat terbatas di kediaman ketua umum dan pada dasarnya ketua umum setuju penjaringan ini,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono, Senin (16/2).

Menurutnya, dengan adanya persetujuan JK itu maka DPP akan segera menindaklanjuti proses penjaringan capres/cawapres

"DPP akan segera mengirimkan surat edaran ke daerah agar para pimpinan DPD se-Indonesia segera mengirimkan sejumlah nama

BACA JUGA: Perasaan Pak JK Campur Aduk, Ada Penyesalan

Setelah itu akan dilakukan tahapan berikutnya untuk dilakukan penyaringan oleh DPP hingga menjadi tujuh nama," ujar Agung.
 
Menurut caleg Golkar dari DKI ini, tujuh nama yang terjaring itu akan diserahkan ke lembaga survei untuk disurvei lebih lanjutSetelah itu, nama yang menempati posisi tertinggi berdasarkan hasil survey akan dibawa ke Rapimnas khusus yang akan digelar Pemilu legislati

BACA JUGA: Diam-diam JK dan Prabowo Bertemu, Semoga Suhu Politik Tak Panas Lagi

“Soal bagaimana proses selanjutnya, nanti DPP akan menetapkan yang disepakati untuk penetapannya,” tandasnya.

Meski demikian Agung menegaskan bahwa proses penetapan capres/cawapres Golkar tidak akan dilakukan lewat konvensi seperti pernah dilakukan Golkar pada 2004“Yang pasti ini bukan konvensi, karena itu hanya akan menghabiskan tenaga, biaya dan waktu yang lamaDalam hal ini kita ingin menekankan soal persepsi rakyat melalui hasil survey, meskipun pada akhirnya keputusan akhir tetap akan dilakukan melalui Rapimnas," tukasnya.

Sementara Ketua DPP Golkar Firman Subagyo menjelaskan bahwa secara teknis penjaringan capres Golkar tidak dilakukan secara berjenjang"Dengan begitu, jajaran pengurus daerah mulai DPD I hingga DPD II, masing-masing memiliki kebebasan penuh menentukan tujuh kandidat capres untuk diajukan langsung ke DPP Golkar," paparnya.

Korwil Riau dan Kepri di DPP Golkar ini memaparkan, Golkar menggulirkan penjaringan capres tidak berjenjang ini bukan tanpa alasanMenjaga konsentrasi memenangkan pilpres, katanya, adalah target utama Golkar.

Firman mengkhawatirkan, jika pengusulan nama capres dilakukan berjenjang maka akan banyak waktu dan konsentrasi pengurus Golkar di daerah tersitaPadahal, imbunya, Golkar harus memenangkan Pemilu legislatif dengan perolehan suara nasional setidaknya 25 persen.

"Golkar tidak ingin terjadi polemik lagi dalam penjaringan seperti kasus konvensi tahun 2004 lalu, karena Golkar menjaga konsentrasi penuh pada pemilu legislatifDan inilah perbedaan mendasar pola konvensi di 2004 dengan penjaringan sekarang," terang mantan anggota MPR RI ini.

Tim sukses pasangan SBY-JK pada Pilpres 2004 ini melanjutkan, penjaringan capres dari daerah hanya akan mengakomodir kader internal partaiUntuk kader eksternal partai, katanya, DPP akan menentukan mekanisme lain untuk melibatkannya dalam survey, baik survey perorangan ataupun berpasangan.

Dengan demikian, tujuh nama yang bakal meramaikan bursa capres Golkar adalah kader partai seperti sudah disebut pada Rapimnas IV Golkar yang digelar di Jakarta akhir tahun lalu yaitu Wapres sekaligus ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla, Ketua DPR dan juga Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono, mantan Ketua Umum DPP Golkar Akbar Tandjung, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh, anggota Dewan Penasehat DPP Golkar Sri Sultan Hamengkubuwono dan Aburizal Bakrie, serta Ketua Bidang Hukum DPP Golkar Muladi.(ara/ysd/jpnn)