JAKARTA - Mantan Wakil Presiden sekaligus eks Ketua Umum Partai Golkar (PG) Jusuf Kalla (JK) makin berani "bermain api" terkait wacana pencalonan dirinya sebagai capres atau cawapres. Bahkan, JK terkesan siap menentang arus utama di DPP PG yang telah mencapreskan ketua umumnya, Aburizal Bakrie (Ical).
Sikap JK itu tampak saat dirinya ditanya soal dorongan dari kubu Partai Gerindra supaya menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Secara halus, dia seolah membuka peluang tersebut. "Kami pikirkan nanti. Tapi, tentu itu tidak resmi. Karena hanya ngomong di media. Di samping itu, waktunya masih panjang," kata JK di gedung parlemen kemarin (17/7).
Saat ditanya soal elite partai non-PG, seperti Partai Gerindra dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), yang sudah aktif mendekatinya terkait Pilpres 2014, JK lagi-lagi menjawab diplomatis. "Secara pribadi, kami banyak bicara, tapi tidak secara resmi. Lihat situasi yang tepat lah," ungkap ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu.
Mengenai penetapan Ical sebagai capres Golkar, JK mengajak semua pihak menghargainya. "Itu kan hak Partai Golkar. Sama seperti saya dulu mendeklarasikan (pencapresan). Tentu kita menghargai dan menghormati itu," tegasnya.
Lebih lanjut, JK cenderung tidak setuju kalau sampai ada larangan dan sanksi bagi kader PG yang diajukan partai lain dalam pilpres. "Saya tidak membaca itu ada sanksinya. Dalam AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga, Red) nggak ada juga. Padahal, itu kan yang tertinggi dalam partai," tutur JK.
Bagaimana kalau ancaman dikeluarkan dari keanggotaan partai tetap diberlakukan bagi kader yang maju dengan kendaraan non-Golkar" "Nggak apa-apa. Selama kita tidak pakai Golkar juga nggak apa-apa. Mau pecat dua kali, tiga kali, juga tidak ada soal. Silakan saja kan," jawab JK enteng, lantas tersenyum.
Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo mengatakan, keputusan Rapimnas III Partai Golkar di Bogor pada 28"30 Juni lalu memang merekomendasikan kepada DPP untuk merumuskan ketentuan dan sanksi bagi kader Golkar yang maju dari partai lain saat pilpres. Proses penyusunan materinya, menurut Firman, sampai sekarang belum tuntas. "Belum tahu. Sedang disusun tim," terangnya.
Firman mengakui, persoalan itu memang agak rumit. Di satu sisi, secara kelembagaan, semua partai membutuhkan soliditas. Jadi, sebaiknya hanya ada satu kader partai yang menjadi capres atau cawapres. "Memang, kalau dibuka celah boleh dicalonkan dan mencalonkan dari partai lain, yang namanya soliditas internal pasti terganggu," tegas anggota Komisi IV DPR itu.
Di sisi lain, imbuh Firman, konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mencalonkan atau dicalonkan. Kalau sampai dilarang, menurut Firman, ini bisa dianggap bertentangan dengan konstitusi. "Makanya, harus hati-hati merumuskan ini. Jangan sampai aturan partai kontradiksi dengan amanat konstitusi," tandasnya.
Lantas apa saran bagi JK yang mungkin akan dicapreskan atau dicawapreskan partai lain" "Sebagai pimpinan Partai Golkar, kalau bisa partai ini mencalonkan satu saja. Tentunya akan lebih baik," tutur Firman. (pri/c9/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Foke Keok, Ketua Tim Media Bakal Dicopot
Redaktur : Tim Redaksi