JAKARTA - Harapan terwujudnya keseimbangan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, antara Jawa dan Luar Jawa dititipkan di masing-masing pundak capres-cawapres yang akan bertarung pada pilpres Juli mendatangPasalnya, jika ketimpangan tersebut tidak segera dibenahi, berpotensi menjadi penyakit ekonomi, sosial, dan politik serta menjadi ancaman disintegrasi bangsa.
Dari tiga pasangan yang ada, JK-Wiranto adalah pasangan yang dinilai paling siap mewujudkan pemerataan distribusi material dan keuangan nasional pada pemerintahan mendatang
BACA JUGA: Mega-Prabowo Pilih Gunakan Bahasa Rakyat
"Yang terlihat, duet JK-Wiranto memiliki peluang mewujudkan harapan itu dibanding 2 pasangan capres-cawapres lainnyaPenilaian ini berpatokan pada kiprah JK selama berada di pemerintahan baik saat masih menjabat Menko Kesra maupun Wapres
BACA JUGA: Kubu Mega-Pro Siap Hadapi Tim Sukses Bayangan Lawan
Lima tahun memegang posisi wapres, JK sudah membuktikan akselerasi pembangunan bidang ekonomi, baik di sektor riil, infrastruktur, pertanian, perkebunan, energi, dan lainnya, tidak lagi melulu berpusat di JawaBACA JUGA: Mega-Prabowo Dideklarasikan di Tengah Bukit Sampah
"Peran dan daya dobrak yang dilakukan Pak JK ini tentu sudah dilihat langsung dan tidak bisa dinafikan," terang EraniBeberapa bukti yang disebutkan di antaranya pembangunan bandar udara Hasanuddin Makassar, pembangunan pelabuhan laut di Kalimantan Tengah, eksploitasi migas di Papua, dan lainnyaDi Sulawesi Selatan juga dibangun kawasan industri dan pelabuhan laut untuk mendorong percepatan pertumbuhan sektor ekonomi di Indonesia timur.
Reformasi yang sudah bergulir 11 tahun, ternyata tidak bisa menghapuskan ketimpangan Jawa-Luar JawaDi bidang infrastruktur jalan dan pertanian di Jawa, berbanding terbalik dengan yang di luar jawaWajar saja jika hasil pertanian Jawa selalu lebih baik dibanding luar Jawa.
Untuk sektor industri, Jawa tumbuh bagus dibanding di luar JawaMakanya, untuk mempercepat akselerasi kemerataan jawa dan Luar Jawa, dibutuhkan formasi pemimpin yang lebih sensitif terhadap pembangunan ekonomi di luar Jawa"Untuk kepentingan ini,JK memiliki daya dobrak yang lebih menonjol dibanding SBY dan Mega," ujar peraih gelar doktor bidang ekonomi di Jerman ini.
Senada dengan Erani, staf pengajar ekonomi politik Fisip Unair Haryadi MA, menegaskan bahwa tuntutan masyarakat luar Jawa atas pemerataan itu sangat mendesakBahkan persfektif ini semakin menguatContohnya, alokasi distribusi hasil migas di Aceh berbeda dengan di JawaKalau di Aceh, pemerintah lokal mendapat 70% dan pemerintah pusat hanya 30%Fakta itu berbanding terbalik dengan di Jawa, yang mana jatah alokasi hasil kepada pemerintah pusat lebih tinggi dibanding pemerintah lokal.
Tidak hanya di AcehDi Riau dan Papua juga demikianPola distribusi itu terjadi sejak era reformasi, karena selama 32 tahun rezim Orde Baru, dikatakan Haryadi, memang sangat Jawa sentris.
Formasi kepemimpinan nasional yang berpola Jawa-luar Jawa menurut Hariyadi lagi, berpeluang menciptakan distribusi keadilan ekonomi dan mengurangi ketimpangan Jawa-luar JawaApalagi, Haryadi pun mengakui selama JK menjabat wapres luar Jawa semakin terlihat terbangun kendati masih lebih banyak di Indonesia timur dibanding di Sumatera.
Keseimbangan yang dapat dibangun JK-Wiranto ini menjadi sangat penting mengingat ketidakadilan menjadi alasan utama menggeliatnya kembali separatisme atau kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRIFakta sejarah menunjukkan sejak tahun 1950-an hingga sekarang masih ada di IndonesiaSetelah Aceh damai berkat tangan dingin Wapres Jusuf Kalla melalui perjanjian Helsinski, gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Rakyat Maluku Selatan (RMS) masih eksist sampai sekarangBaik Erani maupun haryadi menilai, separatisme akan terus selalu ada jika yang delivery justice yang dilakukan tidak sempurna(ysd/win)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKNU Pilih Dukung JK-Win
Redaktur : Tim Redaksi