jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan sangat dipengaruhi oleh dampak perubahan iklim. Sebab banyak bencana alam yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan hidrometeorologi yang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim.
Oleh karena itu, Presiden mengajak negara-negara di dunia untuk bekerja keras bersama-sama adaptasi dengan perubahan iklim sekaligus mengatasi pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Dunia Mengapresiasi Kepada Pemkab Banyuwangi Terkait Penanganan Perubahan Iklim
Presiden menegaskan hal itu saat menyampaikan pesan pada acara Coalition Ambition Summit CAS 2021, Senin (25/1) malam.
Coalition Ambition diinisiasi oleh Belanda dan pada Summit 2021 Belanda sebagai chair di dampingi co-chair dari Inggris dan Indonesia.
BACA JUGA: Sandiaga Uno Optimistis Teknologi Mendorong Perubahan di Indonesia 2021
Dalam acara ini terdapat pesan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte dan keynotes dari Sekretaris Jenderal ke-8 Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Ban Ki-moon serta Utusan Perubahan Iklim Presiden Amerika Serikat, John Kerry.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, menyampaikan catatan sebagai co-chair di hari yang sama.
BACA JUGA: Dikejar Prajurit Marinir TNI AL, HS Akhirnya Tak Berkutik, Nih Penampakannya
Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kiri) menyampaikan catatan sebagai co-chair pada acara Coalition Ambition Summit CAS 2021, Senin (25/1) malam. Foto: Tangkapan layar
Pada kesemapatan itu, Menteri Siti melanjutkan penekanan pesan dari Presiden Jokowi bahwa sebagai negara agraris, peningkatan suhu global akibat perubahan iklim tentu akan mempengaruhi produktivitas pertanian yang akan berdampak pada kondisi ekonomi dan kehidupan sosial.
Oleh karena itu, lanjut Siti Nurbaya, Indonesia memasukkan adaptasi perubahan iklim dalam Nationally Determined Contributions (NDC)-nya selain mitigasi perubahan iklim untuk mencapai tiga bidang ketahanan yaitu: ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan kebutuhan dasar hidup serta ketahanan ekosistem dan bentang alam.
Hal tersebut disampaikan Siti Nurbaya saat menjadi salah satu pembicara dalam Inaugural Annual Ministerial Dialogue on Adaptation Action.
Dialog tahunan tentang aksi adaptasi yang diselenggarakan oleh the Global Center on Adaptation (GCA) menjadi salah satu sesi penting pada konferensi tingkat tinggi Climate Adaptation Summit (CAS) 2021.
Menteri bidang lingkungan hidup dari berbagai negara juga menjadi pembicara dalam sesi ini.
Kerja Sama Berkelanjutan
Dialog ini bertujuan untuk membentuk kerja sama yang berkelanjutan oleh para pemimpin global untuk mengakselarasikan aksi adaptasi baik dalam hal kecepatan maupun dalam skala yang lebih besar.
Dialog ini juga menjadi platform bagi negara-negara untuk menampilkan keberhasilan implementasi dan menyampaikan inisiatif baru, kerja sama, serta tindakan-tindakan lain yang dapat berkontribusi atau berpotensi untuk akselarasi aksi adaptasi perubahan iklim.
Menteri Siti menyampaikan lebih lanjut pada sesi dialog tersebut, dari sisi regulasi, Indonesia telah memasukkan adaptasi dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Roadmap NDC Adaptasi sedang disusun untuk memberikan arahan terhadap pencapaian NDC adaptasi pada tahun 2030. Panduan dan perangkat telah disiapkan dalam rangka implementasi adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak.
Kemudian, Menteri Siti juga menyampaikan bahwa, pada saat situasi pandemi COVID-19, implementasi adaptasi perubahan iklim dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Food Estate merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan nasional terhadap pandemi COVID-19.
“Inisiatif tersebut bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi risiko dampak perubahan iklim melalui upaya Padat Karya Penanaman Mangrove oleh masyarakat dan peningkatan ketahanan pangan melalui Food Estate,” kata Menteri Siti.
Dalam hal pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim, Menteri Siti menginformasikan bahwa Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang berfungsi untuk mengelola dana yang berasal dari dalam negeri, internasional, hingga sektor swasta untuk pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.
Sebagai negara berkembang dengan wilayah yang hampir seluas benua Eropa dan jumlah penduduk nomor 4 di dunia, tentunya akan membutuhkan sumber daya yang besar untuk meningkatkan kapasitas guna meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Menteri Siti berharap, dibentuknya BPDLH dapat mendukung pencapaian NDC baik dari segi mitigasi maupun adaptasi.
RI Bantu Negera Berkembang Lainnya
Terakhir, Menteri Siti menegaskan bahwa sebagai anggota G20, Indonesia juga berkontribusi membantu negara berkembang lainnya melalui South-South Cooperation.
Beberapa kerja sama internasional tersebut antara lain adalah berbagi pengalaman dalam pengelolaan lahan gambut dengan Kongo dan Peru yang dikelola oleh International Tropical Peatland Center (ITPC) di Bogor yang didukung oleh UNEP, FAO dan CIFOR.
Kerja sama dengan berbagai pihak juga telah dilakukan dengan mewujudkan Regional Capacity Center for Clean Seas (RC3S) di Bali untuk peningkatan kapasitas negara-negara berkembang dalam menangani sampah laut. RC3S didukung oleh COBSEA, GPA–UNEP, UN-ESCAP, PEMSEA dan Jepang.
“Pada bagian akhir, saya ingin menekankan pentingnya adaptasi, sebagaimana tercermin dari ambisi besar kami untuk mencapai agenda pengendalian perubahan iklim," pungkas Menteri Siti.
Konferensi tingkat tinggi Climate Adaptation Summit (CAS) tahun 2021 adalah konferensi global untuk mengakselarasi, menciptakan inovasi, dan meningkatkan upaya negara-negara dalam beradaptasi dengan efek perubahan iklim.
CAS 2021 diselenggarakan secara virtual pada tangal 25-26 Januari 2021 dengan Belanda menjadi tuan rumah. Masyarakat dapat meangakses informasi terkait CAS 2021 secara virtual melalui tautan CAS2021.com dan menyaksikan para pembicara pada tautan cas2021-onlinesummit.com.
Sebagai Delegasi Republik Indonesia, Menteri LHK pada CAS 21 ini didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi/Badan Standardisasi Instrumen LHK, dan Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri.(fri/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Friederich