jpnn.com, PALU - Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana langsung meninjau proyek penyediaan hunian tetap atau Huntap bagi korban gempa begitu tiba di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (29/10).
Usai meninjau pembangunan hunian tersebut, Jokowi mengakui bahwa perkembangan proyek tersebut agak terhambat karena masalah pembebasan lahan. Namun, dia memastikan hal tersebut sudah ditangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.
BACA JUGA: Malaysia Buatkan Bantuan Hunian Sementara untuk Korban Gempa Palu
"Ya ini setelah lebih dari setahun memang progress-nya agak lambat karena masalah yang berkaitan dengan lahan, pembebasan lahan, terutama untuk relokasi hunian tetap. Tapi kalau yang bangun individu, ini sebagian sudah berjalan. Tapi tadi saya pastikan dari Pak Gubernur, Bupati yang ada, saya telepon menteri, alhamdulillah urusan lahan sudah rampung," kata Presiden di lokasi proyek hunian tetap Duyu di Kecamatan Tatanga.
Setelah selesainya persoalan lahan, tahap berikutnya yang akan diproses adalah lelang pekerjaan konstruksinya. Setelah proyek hunian tetap Duyu ini selesai, kata Jokowi, proyek serupa di Kabupaten Sigi juga akan dilelang.
BACA JUGA: Enam Bulan Gempa Palu, Krisis Belum Juga Berlalu
"Memang ini bukan pekerjaan kecil, ada 11 ribu hunian rumah yang harus kita siapkan, relokasi. Contoh di sini, ini baru yang sudah siap dikerjakan untuk 450 (rumah). Yang di Sigi 1.500 (rumah), tetapi yang dalam proses lelang 500 (rumah). Ini juga semuanya seperti itu," jelasnya.
Jokowi berharap proses konstruksi bisa segera dimulai di awal tahun. Pengerjaan konstruksi hunian tetap Duyu akan dilakukan secara pararel dengan proyek di Sigi pada Januari 2020. "Kami harapkan pertengahan sampai akhir tahun bisa diselesaikan semuanya," imbuhnya.
BACA JUGA: Megadeth Lelang Gitar untuk Donasi Korban Gempa Palu
Selain rekonstruksi rumah warga, pemerintah juga akan memperbaiki fasilitas-fasilitas publik seperti bandara dan pelabuhan. Perbaikan akan segera dilakukan setelah proses lelang selesai karena anggaran untuk rehabilitasinya sudah siap.
Adapun untuk perbaikan di sektor pertanian, pemerintah akan memprioritaskan pengerjaan irigasi, untuk mengairi lahan pertanian seluas 1.700 hektare dari total kebutuhan 7.000 hektare akan dikerjakan tahun ini.
"Irigasi ini akan dikerjakan terlebih dahulu tahun ini untuk 1.700 hektare tanah pertanian dari kebutuhan 7.000 hektare. Ini akan juga akhir tahun depan selesai 1.700, kemudian 2021 akan diselesaikan semuanya untuk yang 7.000 hektare," tandasnya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam peninjauan ini antara lain, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sosial Juliari Batubara, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, dan Wali Kota Palu Hidayat. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam