jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengatasi ancaman kesehatan global. Pasalnya, ditinjau dari sudut pandang kesehatan, pergerakan manusia yang semakin mudah dan cepat dewasa ini dapat menjadi sarana penyebaran wabah penyakit yang semakin cepat pula.
Fenomena inilah yang menurut Presiden Joko Widodo membutuhkan perhatian khusus dan diantisipasi, sebagaimana disampaikannya saat peresmian pembukaan Konferensi Internasional dan Table Top Exercise untuk Global Health Security Tahun 2017 yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10).
BACA JUGA: Pemerintah Tunda Pembentukan Densus Tipikor, Nih Alasannya
Jokowi juga menyebut bahwa perubahan global tak hanya membuat arus informasi dapat tersebar lebih cepat, tetapi juga wabah penyakit dari satu tempat ke tempat lain.
"Penyebaran wabah penyakit menjadi semakin cepat. Penyakit yang muncul di bagian utara dunia dapat dengan cepat menular ke bagian selatan dunia. Ini yang kita harus waspadai," kata Jokowi, pada acara yang dihadiri degelasi 50 negara sehabat.
BACA JUGA: Gatot dan PPDI Hanya Punya Satu Tuntutan ke Presiden Jokowi
Mantan gubernur DKI itu menyampaikan bahwa dunia telah mencatat beberapa pandemi yang terjadi seperti SARS, Flu Babi, Ebola, bahkan HIV AIDS. Meski negara-negara di dunia telah bekerja sama dan mampu mencegah penyebaran global yang lebih luas lagi, ancaman tesebut tetap harus dipwaspadai.
"Perkembangan kondisi global dapat mengakibatkan terjadinya penyebaran wabah penyakit lama maupun penyakit baru seperti emerging disease yang setiap saat dapat menjadi ancaman kesehatan dunia dan nasional," katanya.
BACA JUGA: Rapat Kabinet Putuskan Penundaan Pembentukan Densus Tipikor
Selain itu, di tengah ancaman terorisme global, Jokowi juga mengingatkan perlunya mewaspadai perkembangan teknologi kesehatan yang disalahgunakan oleh para teroris dengan bioterorisme.
Untuk mencegah ancaman kesehatan global tersebut, kata Jokowi, diperlukan setidaknya tiga bentuk kerja sama. Pertama, kerja sama antara lintas praktisi kesehatan dalam sebuah negara yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014.
"Di Indonesia kami menyebutnya Sistem Kesehatan Pertahanan Negara yang komponennya meliputi kesehatan TNI, kesehatan pemerintah pusat, kesehatan pemerintah daerah, dan masyarakat," jelas Jokowi.
Kesehatan Pertahanan Negara yang dimaksud adalah totalitas dari sumber daya bidang kesehatan di wilayah Republik Indonesia meliputi personel, fasilitas, sarana serta prasarana kesehatan milik pemerintah dan swasta yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pertahanan negara.
Kedua adalah kerja sama lintas sektor dalam sebuah negara. Sekali lagi Presiden berpesan agar sekat-sekat dan ego sektoral harus diruntuhkan, apalagi bila bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat.
Terakhir, kerja sama lintas negara. Oleh karena ancaman kesehatan yang dihadapi sekarang ini ialah permasalahan global, maka mau tidak mau semua negara harus bekerja sama secara global.
"Keahlian dan kemampuan Saudara-saudara harus saling terhubung satu sama lain untuk menghadapi ancaman kesehatan global tersebut. Perkuat jaringan kita, putuskan jaringan penyakitnya!" pungkas mantan wali kota Surakarta itu.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Konferensi internasional yang dimulai dan diresmikan langsung oleh Presiden pada hari ini diselenggarakan atas kerja sama pemerintah melalui TNI dan Kementerian Kesehatan dengan World Health Organization (WHO).(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Horeee... Presiden Jokowi Bakal Temui Massa PPDI
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam