"Artinya sistem Jakarta Sehat itu berjalan tapi kondisi RS-nya yang belum memungkinkan menerima pasien," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/2).
Jokowi mengakui bahwa jumlah pasien di sejumlah RS di Jakarta melonjak sejak diberlakukannya KJS. Tidak tanggung-tanggung, lonjakannya hampir mencapai 70%. Akibatnya, RS kewalahan merawat para pasien-pasien baru ini.
Namun, ia menolak anggapan bahwa penerapan KJS selama ini terlalu dipaksakan. Pasalnya, lonjakan pasien justru menunjukan bahwa banyak warga tidak mampu yang selama ini tidak bisa mendapat layanan kesehatan.
"Lalu apakah Kartu Jakarta Sehat tidak dijalanin? 70% dibiarin? Kan nggak gitu. Sistem jalan tapi pendukungnya ini juga harus dikejar agar ini cepat," paparnya.
Jokowi juga membantah anggapan bahwa Pemprov DKI Jakarta kesulitan untuk membayar klaim dari pihak rumah sakit. Jokowi memastikan bahwa dana Rp1,2 triliun yang dianggarkan untuk membiayai KJS masih mencukupi.
"Saya anggap lancar, wong nggak ada keluhan dr RS. Kalau ada keluhan, ada problem 3 bulan nggak dibayar, saya telpon ke bagian keuangan untuk bayar. Yang simpel, jangan dipersulit lah. Wong kemarin habis Rp50 juta lebih pun kita cover," tandas mantan Wali Kota Surakarta tersebut.
Lemahnya sistem manajemen kesehatan publik di Jakarta menjadi sorotan setelah insiden meninggalnya seorang bayi bernama Dera Nur Anggraini pada Sabtu (16/2) kemarin. Dera yang dilahirkan di RS Zahira, Jagakarsa meninggal akibat gangguan pernafasan.
Sebelum meninggal, RS Zahira telah merujuk pengobatan Dera ke rumah sakit yang fasilitas kesehatannya lebih memadai. Oleh orang tuanya, Dera sempat dibawa ke delapan rumah sakit, di antaranya RS Fatmawati, RSCM, RS Harapan Kita, RS Pasar Rebo, RS Budi Asih dan RSPP (Pertamina). Tetapi, ke delapan RS tersebut menolak dengan alasan ruangan sedang penuh dan peralatannya tidak memadai. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Tidak Paham Prosedur Cuti Kampanye
Redaktur : Tim Redaksi