jpnn.com - BOGOR - Presiden Joko Widodo mempertanyakan langkah sejumlah fraksi di DPR yang akan mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah. Pasalnya, dalam sejarah kebijakan menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM), DPR tak pernah menggunakan hak bertanya.
"Berapa kali dinaikkan BBM, apa pernah diinterpelasi, apa pernah, apa pernah, saya tanya, apa pernah?" kata Jokowi kepada wartawan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11). Omongan itu terlihat serius. Jokowi beberapa kali mempertegas pernyataannya.
BACA JUGA: Pengurus Baru Pemuda Muhammadiyah Harus Lebih Sensitif
Baru kali ini, hak interpelasi itu memang digunakan. Sudah ada empat fraksi yang menyatakan siap menggulirkan hak interpelasi. Tiga fraksi berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang merupakan pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilihan presiden.
Masing-masing, Golkar, PKS dan PAN. Satunya lagi adalah Fraksi Demokrat yang menyatakan dirinya sebagai partai penyeimbang.
BACA JUGA: Wajib atau Sunnah DPD Bahas Revisi UU MD3 Tergantung Materi
Sudah ada 16 yang menanda tangani pengajuan hak interpelasi ini. Dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, Misbakhun serta anggota Fraksi PKS Eki Muharam tercatat sebagai inisiator.
Ketua Fraksi Ade Komaruddin mengatakan, Rabu (26/11), pengusulan ini akan diajukan ke Pimpinan DPR untuk diagendakan pada pembahasan selanjutnya.
BACA JUGA: Panglima TNI: Setiap Prajurit Harus Jadi Energi Organisasi
"Insya Allah hari Rabu (26/11) akan kami sampaikan (ke pimpiman DPR) hak anggota," kata Ade di gedung DPR. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Belum Siapkan Opsi jika Perppu Pilkada Ditolak
Redaktur : Tim Redaksi