jpnn.com - JAKARTA – PDI Perjuangan disarankan tidak perlu buru-buru menjadikan ajang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk membahas penetapan calon presiden (capres) yang akan diusung pada pemilu 2014 mendatang.
Karena menurut Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, penetapan yang buru-buru justru akan lebih banyak mudarat dibanding manfaatnya. Apalagi jika yang ditetapkan menjadi capres adalah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.
BACA JUGA: KPK Garap Tersangka Hambalang di Jumat Keramat
“Dia (Jokowi) bisa menjadi bulan-bulanan dari lawannya. Bisa saja lawan politik akan menyerang dengan membentuk opini bahwa Gubernur DKI itu adalah sosok yang tidak konsisten atau malah diberi label sebagai tokoh yang kerap lari dari tanggung jawab. Dulu belum habis masa tugas sebagai Wali Kota Solo, sudah lari ke Jakarta. Sekarang baru menjabat sekitar satu tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta, malah mau maju lagi sebagai Presiden,” ujar Said di Jakarta, Kamis (5/9).
Menurut Said, opini yang menjelekkan Jokowi tersebut, mungkin dapat dengan mudah ditangkis, karena tidak sepenuhnya benar. Tapi dalam konteks politik, pembentukan opini negatif tetap merugikan.
BACA JUGA: Bantah Jerry Saksi Kunci Kasus Freddy
“Jokowi sendiri sebagai kader PDIP masih tetap memimpin di berbagai hasil survei pencapresan. Hasil itu diperoleh saat ia belum resmi ditetapkan sebagai capres PDIP. Bahkan menyatakan kesediaan sebagai capres pun, Jokowi belum. Artinya value PDIP lewat simbol Jokowi masih yang paling tinggi,” ujarnya.
Said menyarankan, kalau pun Rakernas nantinya tetap membahas pencapresan, sebaiknya hanya menyebutkan kriteria sosok tokoh yang akan diusung. Dan kriteria tersebut tetap mengarah pada sosok Jokowi.
BACA JUGA: Luthfi Minta Mobil Pada Fathanah untuk Safari Dakwah
“Intinya lebih baik jangan menyebut nama dulu. Karena dengan menyebut kriteria saja, saya kira itu bisa memberi efek positif bagi raihan suara PDI-P pada pemilu legislatif 2014. Kalau selama ini PDI-P kerap nangkring di posisi kedua sebagai parpol pemenang pemilu versi lembaga survey, maka dengan strategi itu boleh jadi mereka bisa merebut posisi Partai Golkar sebagai kandidat juara pemilu,” katanya.
Sementara itu saat ditanya posisi Megawati, Said menilai sudah waktunya PDIP memberi kesempatan kepadanya untuk berisitirahat.
“Mega lebih tepat mengambil posisi sebagai kingmaker saja. Sebagai mantan Presiden beliau cukup memberi arahan kepada Jokowi tentang hal apa saja yang seharusnya dilakukan, hal apa saja yang perlu dihindari, dan seterusnya. Singkatnya Mega bisa menjadi penasehat bagi Jokowi,” katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus PON, Politisi Golkar Kahar Muzakir Digarap KPK
Redaktur : Tim Redaksi