jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengharapkan pemerintahan Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (Jokowi - Ma’ruf) mendatang bisa langsung tancap gas sejak awal. Menurutnya, hal penting dalam pemerintahan mendatang adalah konsolidasi yang sudah tuntas sejak awal.
Dalam penilaian Trubus, keputusan partai-partai pengusung Jokowi - Ma’ruf di Pilpres 2019 menggelar kongres ataupun musyawarah nasional (munas) sebelum pemerintahan baru terbentuk merupakan langkah positif. Sebab, Jokowi sebelum membentuk kabinet pada pemerintahan mendatang tentu membutuhkan kepastian tentang kepengurusan baru parpol-parpol pendukungnya.
BACA JUGA: Wahai DPP PAN, Dengarkanlah Pesan dari Amien Rais Ini! Jangan Rabun Ayam Karena 1 Kursi
"Munas sebelum pelantikan (20 Oktober 2019, red) justru menguntungkan pemerintah dan rakyat. Karena kalau setelah pelantikan diselenggarakan Munas, pasti terjadi ketidakpastian yang bisa mengguncangkan situasi," kata Trubus saat dihubungi, Jumat (4/7).
BACA JUGA: Ada Wacana Munas Sebelum Oktober, Begini Respons Sekjen Golkar
BACA JUGA: Moeldoko Sebut Rekonsiliasi Jokowi - Prabowo Tidak Penting Lagi, Semua Sudah Selesai
Sejauh ini parpol pengusung Jokowi yang memajukan pelaksanaan munas ataupun kongres adalah PDI Perjuangan dan PKB. Adapun Golkar bertahan pada jadwal semula untuk menggelar munas pada Desember 2019 atau setelah pemerintahan baru terbentuk.
Menurut Trubus, jika Golkar menggelar munas sebelum pemerintahan baru terbentuk maka Jokowi bisa langsung berkoordinasi dengan ketua umum definitif partai berlambang beringin itu dalam penyusunan kabinet. "Artinya siapa pun ketua umum partainya bisa mengonsolidasikan barisannya ke Pak Jokowi," tambah dia.
BACA JUGA: Promotor Berharap Jokowi Hadir di Prambanan Jazz Festival
Adapun kerugian jika Munas Golkar tetap digelar Desember mendatang adalah belum adanya kepastian tentang kepengurusan partai pimpinan Airlangga Hartarto itu saat Jokowi membentuk kabinet. Jokowi pun akan bingung ketika memilih menteri dari Golkar.
"Pak Jokowi kan tidak tahu ketua umum partainya siapa sehingga akan bingung soal calon menteri yang akan dipilih di kabinet," kata Trubus.
BACA JUGA: Jumlah Kursi Golkar Susut, Masa Airlangga Masih Mau Lanjut?
Trubus menambahkan, ketidakpastian soal ketua umum Golkar juga akan berefek pada kinerja pemerintahan Jokowi - Ma’ruf. Sebab, jika menteri-menteri dari Golkar ternyata tidak sebarisan dengan ketua umum yang baru maka efeknya pada program-program pemerintah.
"Kebijakan-kebijakan makin kritis manakala kemudian orang-orang yang dipilih (sebagai menteri, red) enggak nyambung dengan ketua partai yang terpilih nanti,” kata dia.
Oleh karena itu Trubus mendorong seluruh partai pendukung Jokowi mempercepat munas ataupun kongres. “Jadi nanti akan memberi kepastian dan bisa leluasa memberikan nama menteri yang akan bertugas di kabinet Jokowi nanti," tegas Trubus. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pajak Menyangkut Kepentingan Nasional, Misbakhun Harapkan Jokowi Pilih Menteri Loyal
Redaktur : Tim Redaksi