jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun menyatakan, salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah adalah realisasi penerimaan pajak yang tak mencapai target. Menurutnya, pajak merupakan hal serius karena terkait kepentingan nasional sehingga harus ditangani dengan sungguh-sungguh.
“Ada permasalahan sangat serius terhadap penerimaan pajak kita. Dan ini (pajak, red) adalah national interest kita,” ujar Misbakhun dalam diskusi bertema Plus Minus Paket Menteri Ekonomi di Kabinet Jokowi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (04/07).
BACA JUGA: KSP: Jokowi Ingin Kabinet Diisi Eksekutor
BACA JUGA: Sekali Lagi, Warning Misbakhun kepada Sri Mulyani demi Kehormatan Jokowi
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, hal penting dalam persoalan pajak adalah tax ratio. Hanya saja, kata Misbakhun, angka tax ratio masih simpang siur.
BACA JUGA: PDIP Pengin Semua Partai Koalisi Jokowi Percepat Munas
Legislator yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu lantas membeberkan hitungannya soal tax ratio. Misbakhun memerinci, produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2018 mencapai Rp 14.837,4 triliun.
Adapun penerimaan pajak tahun lalu di angka Rp 1.315 ,9 triliun. Dengan demikian, katanya, angka tax ratio di kisaran 8,8 persen.
BACA JUGA: Eriko PDIP: Jokowi dan Prabowo Bisa Ketemu Juli Ini
Namun jika merujuk angka total penerimaan perpajakan mencakup pajak dan cukai yang mencapai Rp 1.521,4 triliun pada 2018, kata Misbakhun, maka angka tax ratio di kisaran 10,25 persen. “Saat ini angkanya di kisaran 10,3 persen, tetapi selisih satu persen pun angkanya tetap triliunan,” paparnya.
BACA JUGA: Misbakhun Kritisi Sri Mulyani soal Pajak Lagi
Karena itu Misbakhun menegaskan, pajak sebagai kepentingan nasional harus ditangani secara serius demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Ini adalah suara yang paling nyata terhadap kepentingan kita, tidak ada yang lain,” tegasnya.
Lebih lanjut mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu mengatakan, pertumbuhan ekonomi saja tidak bisa dijadikan patokan tentang meningkatnya kesejahteraan. Sebab, jika angka pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kesenjangan merajalela berarti tujuan menyejahterakan seluruh warga negara tidak terwujud.
“Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dapat menyejahterakan masyarakat,” kata Misbakhun.
Untuk itu pula Misbakhun mengharapkan menteri yang berkaitan langsung dengan pajak pada kabinet mendatang benar-benar loyal dan memahami keinginan Presiden Joko Widodo. “Karena itu kita cari sebenarnya bukanlah orang-orang dipuji oleh luar negeri, reputasinya internasional dengan berbagai macam penghargaan, tetapi menteri yang loyal seratus persen kepada presidennya,” pungkasnya.(jawapos.com/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi XI Tak Persoalkan Mundurnya Rusdi Kirana
Redaktur : Tim Redaksi