jpnn.com, LOMBOK - Presiden Joko Widodo diagendakan bakal meresmikan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang dikelola PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
Kegiatan peresmian ini akan dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution selaku Ketua Dewan KEK Nasional, Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Gubernur NTB TGB Zainul Majdi, Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer.
BACA JUGA: Boni Sebut Anies Berpeluang Saingi Presiden Jokowi, Tapi...
“Peresmian operasionalisasi ini merupakan penghargaan besar bagi usaha yang kami jalani dalam mengemban amanat bapak presiden dan Kementerian BUMN dalam mewujudkan harapan masyarakat NTB untuk memiliki KEK Pariwisata yang mampu mengelola potensi wisata NTB," ujar Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer.
"Kami berterima kasih atas dukungan semua pihak sehingga peresmian operasionalisasi KEK Mandalika sebagai perwujudan pembangunan Indonesia dari pinggiran dapat terlaksana,” imbuh Abdulbar.
BACA JUGA: Jokowi: Infrastruktur Menjadi Kunci Memenangkan Kompetisi
Pihaknya optimistis KEK Mandalika akan mampu membawa multiplier effect perekonomian yang besar bagi masyarakat NTB, khususnya masyarakat sekitar kawasan.
Secara bertahap, dalam lima tahun ke depan, KEK Mandalika diperkirakan akan mampu menyerap hampir 5000 tenaga kerja lokal.
BACA JUGA: Pemerintah akan Merombak Pemanfaatan Dana Desa 2018
Selain itu, untuk terus mendorong peningkatan ekonomi rakyat, ITDC juga tengah menata area publik di kawasan Pantai Kuta Mandalika dan mengembangkan kawasan UMKM di area kawasan tersebut.
Kawasan UMKM ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan industri dan pebisnis lokal.
Sejalan dengan itu, saat ini ITDC terus menyiapkan sejumlah infrastruktur dasar yang ditargetkan rampung 2018, antara lain jalan raya di dalam kawasan sepanjang 17 KM, jalur pipa distribusi air bersih, dan jaringan listrik PLN.
ITDC telah menyelesaikan pembangunan instalasi pengolah air bersih berteknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) tahap I dan telah beroperasi sejak November 2016.
Sementara itu, untuk mendukung nilai lokal NTB sebagai kawasan islami serta sebagai salah satu destinasi wisata halal, Kawasan The Mandalika juga dilengkapi Masjid Nurul Bilad Mandalika.
Percepatan pembangunan KEK Mandalika oleh ITDC ini juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat khususnya Kementrian Keuangan melalui Direktorat Bea dan Cukai.
Bea Cukai juga siap memfasilitasi pembangunan dan pengembangan KEK Mandalika dalam bentuk kemudahan-kemudahan dan fasilitas di bidang kepabeanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus serta PP Nomor 96 Tahun 2015.
Dengan adanya pelayanan perizinan terpadu ini ditargetkan proses perizinan investor hanya memakan waktu 3 jam.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berpotensi Jadi Faktor Kunci, PKB Bisa Bangun Poros Santri
Redaktur & Reporter : Yessy