jpnn.com - JAKARTA--Presiden Joko Widodo meminta kerja sama antarlembaga negara dalam mengupayakan reformasi hukum.
Sebab, kepastian hukum di Indonesia diperlukan agar mampu bersaing di tingkat regional dan global.
BACA JUGA: PLN Tegaskan tak ada Ledakan Gardu Listrik di Kuta Square
Hal tersebut ditegaskannya saat pertemuan silaturahim Presiden dengan pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Rabu kemarin.
"Di era kompetisi seperti sekarang ini, kepastian hukum merupakan suatu keharusan bagi sebuah negara agar mampu bersaing di tingkat regional dan global. Untuk itu, sinergi dan kerja sama antar lembaga negara sangat penting dalam usaha kita bersama melaksanakan reformasi hukum dari hulu sampai hilir," kata Jokowi, sapaan Presiden.
BACA JUGA: PLN Kembali Buka Rekrutmen, Minat?
Pemerintah sejak beberapa waktu lalu telah bertekad untuk mereformasi hukum di Indonesia secara total.
Jokowi mengakui, penegakan hukum belum berjalan baik dalam praktik sehari-hari.
BACA JUGA: Menteri Asman: Ini Perintah Presiden Kepada Saya
"Saya menyadari cita-cita sebagai negara hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penyelenggaraan negara maupun realita dalam kehidupan rakyat sehari-hari. Jika hal ini dibiarkan maka bisa memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan pada hukum maupun pada institusi-institusi penegak hukum," ucapnya.
Karenanya, Presiden juga mengharapkan dukungan dari para lembaga tersebut untuk mengatasi salah satunya aturan perundangan-undangan yang dinilai tumpang tindih.
Hal ini dilakukan guna menghasilkan produk hukum yang berkualitas.
"Berkaitan dengan penataan regulasi agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Saya berharap kerja sama DPR dan DPD untuk mengatasi tumpang tindih peraturan perundangan-undangan ini bisa kita mulai untuk diselesaikan satu persatu," ajak Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengharapkan dukungan dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memberantas mafia peradilan yang masih saja terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia.
Dia meminta agar aparat penegak hukum mampu bekerja dengan penuh integritas.
"Berkaitan dengan reformasi lembaga penegak hukum, agar mampu berintegritas dan bekerja lebih profesional. Saya juga minta dukungan Mahkamah Agung dan KY (Komisi Yudisial) dalam memberantas mafia peradilan atau makelar kasus," tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga sekaligus mendengarkan tanggapan dan masukan yang diberikan oleh para kepala lembaga negara yang hadir. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Jokowi Gerah, PNS Banyak yang Tak Produktif
Redaktur : Tim Redaksi