jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap banyaknya cara penyusunan anggaran negara dan daerah yang tidak benar.
Dia juga menyebutkan ada uang miliaran rupiah dihabiskan untuk perjalanan dinas hingga hal-hal yang absurd.
BACA JUGA: Kabar Baik, Presiden Jokowi Bakal Umumkan Status Indonesia Bebas Pandemi
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta Timur, Rabu (14/6).
"Tadi disampaikan oleh Pak Ateh Kepala BPKP, banyak APBN dan APBD yang berpotensi tidak optimal. Ini perlu saya ingatkan kepada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran, karena 43 persen itu bukan angka yang sedikit. Ini cara penganggarannya saja sudah banyak yang enggak benar," kata Jokowi.
BACA JUGA: Pengeluaran Wajib 5 Persen APBN Dihapus Dalam RUU Kesehatan, PKB: Kami Minta Maaf
Jokowi mencontohkan penggunaan anggaran yang menurutnya tidak benar seperti dari anggaran Rp 10 miliar untuk stunting, Rp 5 miliar di antaranya digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat.
Dia menyebutkan masyarakat jangan membayangkan anggaran Rp 10 miliar itu akan dibelikan berupa barang seperti telur, susu, sumber protein, atau sayuran.
BACA JUGA: 10 Anggota DPRD Akan ke Amerika Dibiayai APBD, Ini Penjelasan Pemprov Riau
"Coba dilihat detail, saya baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat. Rp 10 miliar untuk stunting. Cek perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla, bla, bla Rp 2 miliar yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada Rp 2 miliar," ujar Jokowi heran.
Dia pun meminta cara penganggaran APBN dan APBD untuk diubah.
Jokowi menyebutkan ada kabupaten yang menganggarkan pengembangan UMKM hingga Rp 2,5 miliar. Namun, Rp 1,9 miliar itu untuk honor dan perjalanan dinas.
"Itu nanti sisanya yang Rp 0,6 miliar, yang Rp 600 juta itu nanti juga masih mutar-mutar saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, enggak konkret. Langsung sajalah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, ya, kalau pengembangan UMKM, kan, mestinya itu. Untuk pameran, jelas," papar dia.
Jokowi pun meminta BPKP untuk mengarahkan pemerintah daerah, pusat, BUMN dan kementerian/lembaga untuk mengorientasikan penggunaan anggaran kepada hasil. Penggunaan anggaran, kata dia, harus diperuntukkan ke hal-hal yang konkret.
"Dan inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80 persennya yang untuk konkret dan sisanya untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif. Karena tangan BPKP itu sampai di provinsi, kabupaten dan kota. Artinya bisa mengawal bisa mengawasi, bisa mengarahkan. Dan yang enggak pusat, enggak provinsi, kota dan kabupaten itu dengan BPKP itu takut. Segan dan takut. Gunakan ini untuk kebaikan negara," pungkas Jokowi.(mcr8/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kaesang Pengin Jadi Depok Pertama, Presiden Jokowi Merestui
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Kenny Kurnia Putra