jpnn.com, TANGERANG - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengungkapkan kesedihannya terkait masih banyaknya kepala daerah ditangkap oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional XI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Jumat (6/7).
BACA JUGA: Ini Penyebab TGB Kerap Dicap Oposan Jokowi
Awalnya Jokowi menyampaikan telah bertemu sejumlah bupati di Istana Bogor pada Kamis (5/7) kemarin. Dia mengucapkan terima kasih karena banyak masukan dari kepala daerah yang harus ditindaklanjutinya. Apalagi mereka menyampaikannya secara blakblakan.
"Namun yang paling takut, seperti tadi sudah disampaikan pak ketua (Apkasi), Pak Presiden, sekarang ini banyak gubernur, bupati, wali kota yang ditangkap KPK. Ya saya sampaikan hati-hati. Jangan main-main dengan yang namanya korupsi, suap gratifikasi," ucap Jokowi.
BACA JUGA: Satu Lagi Kepala Daerah Nyatakan Siap Menangkan Jokowi
Peringatan itu disampaikan kepala negara karena dia tidak menginginkan para pemimpin di daerah bersentuhan dengan yang namanya korupsi dan sejenisnya. Bila gubernur, bupati maupun wali kota menghindati perilaku tersebut, maka tidak ada yang pelru ditakuti.
"Kalau ndak bersentuhan enggak perlu yang namanya takut, gak perlu yang namanya khawatir. Hati hati. Karena setiap bulan, setiap minggu pasti ada. Saya juga sangat sedih loh. Jangan dipikir saya senang. Tengah malam tahu-tahu dapat berita. Pagi-pagi dapat berita (kepala daerah kena OTT KPK)," kata mantan wali kota Surakarta itu.
BACA JUGA: Siapa Bilang Sikap Politik TGB Berubah?
Ketua Apkasi Mardani H Maming dalam laporannya sebelum presiden memberikan sambutan, memang sempat bicara terkait banyaknya kepala daerah terjerat masalah hukum. Bahkan, dia merasa mulai kehilangan rasa bangga sebagai bupati.
"Setelah sekian lama jadi bupati saya mulai kehilangan rasa kebanggaan. Hampir setiap bulan kita dengar, tiap bulan kepala daerah ditangkap. Kurang lebih 300 bupati tersandung masalah hukum. Ini angka yang fantastis," ucap Mardani yang juga Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Selain itu, politikus kelahiran Batulicin tersebut juga tidak mengerti apakah para bupati atau hukum di negara ini yang salah. Sebab, dia tidak ingin orang berpikiran semua bupati sebagai koruptor. Bahkan lebih parah lagi jangan sampai tidak ada yang mau jadi kepala daerah karena takut ditangkap. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Syarat Penting bagi Cawapres Jokowi versi Ekonom
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam