jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Pandjaitan mengaku cukup puas dengan penjelasan Presiden Joko Widodo soal alasan batalnya Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri dan menggantinya dengan Komjen Badrodin Haiti (BH).
Namun, Trimedya mengaku hasil rapat konsultasi Jokowi dengan pimpinan DPR, fraksi dan Komisi III, akan dibawa kembali ke komisi untuk meminta pandangan fraksi-fraksi.
BACA JUGA: Menteri Marwan Minta PP Tentang Dana Desa Direvisi
"Cukup puas. Nanti tentu kita bawa lagi ke komisi. Yang jelas presiden sudah menyamapaikan alasannya. Beliau memutuskan diganti," kata Trimedya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/4).
Selain itu, dengan adanya putusan pengadilan yang telah membatalkan penetapan tersangka Komjen BG di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jokowi juga berupaya mengembalikan nama baik jenderal bintang tiga itu.
BACA JUGA: Presiden Ingatkan DPR, Indonesia Butuh Kapolri Definitif
"Itu juga hal-hal yang disampaikan dalam rapat Komisi III. Secara hukum Pak BG clear and clean (selesai dan bersih)," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan ini, sembari menyebut alasan presiden mengusulkan nama Komjen BH juga dilakukan secara yuridis, dan bahwa itu hak prerogatif presiden.
Bagaimana dengan Koalisi Merah Putih (KMP)? Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin mengatakan fraksi-fraksi KMP, terutama Golkar sendiri menginginkan masalah polri bisa segera diselesaikan agar korps bhayangkara segera punya pimpinan definitif.
BACA JUGA: Polri Tak Butuh Pengakuan Denny Indrayana
Diakui Ade, penjelasan presiden tidak banyak berubah dari surat yang dikirim ke DPR beberapa waktu lalu. Namun dalam rapat konsultasi, Jokowi juga menyampaikan pertimbangan lain bahwa BG tidak dilantik karena menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat.
"Karena untuk kepentingan bangsa beliau ambil langkah, usulkan BH ke dewan. Yang jelas tadi kami dari KMP, termasuk Golkar, saya tekankan kita ingin lebih cepat lebih bagus. Kepolisian harus punya kepala. Saya 18 tahun anggota DPR baru kali ini seperti ini," jelasnya.
Setelah adanya rapat konsultasi ini, DPR segera akan melakukan fit and proper test di Komisi III sebelum nantinya di bawah ke paripurna DPR. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waduh! Guru Swasta Diangkat jadi CPNS dari Jalur Honorer
Redaktur : Tim Redaksi