jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Gerindra Heri Gunawan menyoal dugaan kampanye terselubung yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang juga bakal calon presiden petahana di Pilpres 2019.
Hal itu terkait dengan penayangan iklan tentang kesuksesan pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi di sejumlah bioskop di tanah air.
BACA JUGA: Jokowi Ajak Vietnam Berkolaborasi di Bidang Ekonomi
"Penayangan iklan itu bentuk kampanye terselubung jelang Pemilu 2019, dan telah mengganggu hak masyarakat sebagai konsumen yang datang dan membayar untuk mendapatkan hiburan dengan menonton film di bioskop, tentunya telah melanggar etika kepatutan," kata Heri kepada JPNN, Rabu (12/9).
Politikus Senayan ini mengatakan, sebaiknya bioskop bersih dari hal-hal yang berbau politik. Sebab, sarana hiburan itu merupakan tempat persatuan tanpa sekat dan keluar dari zona politik.
BACA JUGA: Sepertinya Prabowo Pusing ketika SBY Diterpa Kabar Miring
"Tentunya ini mengganggu hak-hak konsumen dan saya pikir harus dihentikan," tegasnya.
Menurut politikus asal Jawa Barat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sah-sah saja menyampaikan apa yang sudah, sedang dan akan dikerjakan pemerintah, karena satu tugasnya sebagai goverment public relation atau humas pemerintah.
BACA JUGA: Erick Thohir Pimpin Rapat Perdana, Nih Hasilnya
Hanya saja dia mengingatkan, sekarang sudah memasuki tahun politik, sehingga Kemkominfo seharusnya paham kalau Jokowi merupakan bakal calon presiden petahana dan pemasangan iklan di bioskop rasanya tidak etis dan berbiaya mahal.
"Masih banyak tempat kampanye lain, jadi Kemkominfo kalau mau kampanye terselubung, sebaiknya jangan di bioskop," pinta Heri.
Anggota Komisi XI DPR itu menambahkan, dengan dalih menjalankan tugas yang dibebankan undang-undang, pada tahun politik bisa dianggap petahana menggunakan segala sumber daya yang ada untuk memenangkan pemilu, termasuk berkampanye terselubung di bioskop.
"Niat hati Kemkominfo berkampanye untuk Jokowi malah akan jadi blunder dan merugikan Jokowi sendiri. Sebaiknya KPU, Bawaslu dan pihak terkait lainnya segera menyikapi penayangan iklan pemerintah di layar bioskop tersebut," pungkas Heri. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kalau Bisa Semakin Banyak yang Dua Kaki
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam