jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo didemo mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jakarta, di depan Istana, Senin (5/1). Demonstran mengaku berasal dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA), Universitas Jayabaya, STIE Swadaya, Universitas Bung Karno, Universitas Trisakti dan Universitas Bhayangkara.
Mereka meminta Jokowi turun tangan mengambil alih lelang jabatan Dirjen Pajak, sebab 7 calon yang lolos seleksi dianggap terindikasi korupsi dan memiliki rekening gendut.
BACA JUGA: Hari Kesembilan, Sudah 37 Korban AirAsia Ditemukan
Presiden BEM Nusantara, Kampus Jayabaya, Andra Bani Sagalane, dalam orasinya juga meminta Jokowi mencopot Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, dan juga Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
"Pesiden Jokowi harus mengambil sikap tegas, jangan pencitraan saja. Harus ambil alih lelang Dirjen Pajak dan mencopot bawahannya itu," ucapnya saat berorasi.
BACA JUGA: Hendropriyono jadi Tamu Spesial di Istana
Terkait seleksi Dirjen Pajak ini, sebenarnya bukan hanya civitas akademisi perguruan tinggi saja yang gerah. Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo juga mendesak KPK dan PPATK melakukan tracking terhadap calon Dirjen Pajak yang masuk di Pansel.
"Komis III DPR telah mendesak KPK dan PPATK melakukan tracking terhadap sejumlah calon Dirjen Pajak yang masuk di Pansel. KPK tidak boleh membiarkan calon Dirjen Pajak yang terindikasi korupsi dan memiliki rekening gendut lolos begitu saja menduduki jabatan penting di sektor penerimaan negara tersebut," tandas Bamsoet, karib politikus Partai Golkar ini disebut, saat menanggapi demo menuntut agar Presiden Jokowi di depan Istana itu.
BACA JUGA: Kenakalan Aparat Kejaksaan Agung Meningkat
Seperti diketahui berdasarkan seleksi final Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Pansel Pajak), Kemenkeu yang dipublikasikan melalui Pengumuman No PENG-11/PANSEL/2014, diketahui telah diloloskan 7 calon.
"Namun lolosnya 7 calon tersebut mengundang tanda tanya publik. Sebab, ada sejumlah nama yang sangat layak karena memiliki track record bagus justru tidak diloloskan," tutur Bambang.
Dia meminta panitia seleksi Dirjen Pajak harus terbuka dan memberitahukan alasan diloloskan dan tidak diloloskannya peserta calon dirjen pajak tersebut. "Pansel harus terbuka. Pansel harus jelaskan kriteria penilaiannya ke publik. Termasuk jika ada penilaian dari KPK maupun PPATK," tegas Bambang.
Anggota Komisi III DPR ini juga mengaku telah menerima masukan dari Forum Peneliti Pajak Berkeadilan, terkait rekam jejak calon yang berdasarkan penelitian lembaga itu, tidak begitu bagus.
Adapun rapor merah rekam jejak 7 calon yang diloloskan Pansel menurut Forum Peneliti Pajak Berkeadilan adalah sebagai berikut:
(1) Catur Rini Widosari (dianggap) tidak pernah menjabat Kanwil DJP, sehingga tidak memiliki wawasan tentang target penerimaan pajak.
(2) Sigit Priadi P, diduga memiliki sejumlah aset miliaran rupiah, sementara dirinya hanya PNS. Namun berdasarkan LHKPN, yang bersangkutan mempunyai properti puluhan miliar di Jakarta.
(3) Suryo Utomo, menurut Forum Peneliti Pajak Berkeadilan, diduga memiliki rekening lebih Rp 100 M.
(4) Poltak Maruli Jhon Liberty Hutagaol, keluarganya memiliki perusahaan konsultan pajak. Sehingga dicurigai bisa ada konflik kepentingan.
(5) Puspita Wulandari, diduga memiliki rekening tidak wajar. Puspita sangat dekat dengan petinggi di pemerintahan dan memiliki jaringan ke pimpinan parpol.
(6) Ken Dwijusetiadi. Walau berpengalaman memimpin Kanwil DJP, dirinya mendapat rapor merah di ITJEN.
(7) Rida Handanu yang juga dianggap calon unik, karena walau tidak ada rapor merah, dia terlibat dalam berbagai kasus besar yang tertangkap tangan oleh KPK, namun dirinya selalu lolos dan hanya bawahannya yang kena ciduk.
"Atas dasar masukan tersebut di atas, DPR mendesak KPK dan PPATK selaku mitra kerja Komisi III DPR, agar segera mengambil langkah-langkah penting, berkoordinasi dengan Pansel agar calon dirjen pajak pengganti Fuad Rahmani tersebut benar-benar calon yang layak dan minim kontroversi," pungkas Bambang. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Dua Nama Calon Hakim MK Pengganti Hamdan Zoelva
Redaktur : Tim Redaksi