JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Gubernur Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan secara transparan tentang anggaran Program nomor polisi (Nopol) Genap Ganjil yang rencananya akan dimulai Maret 2013. Sebab beredar kabar, untuk pembuatan stiker bagi mobil pribadi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merogoh anggaran Rp 62 miliar.
IPW menilai anggaran Rp 62 miliar untuk pembuatan stiker tersebut sangat mahal dan terlalu berlebihan. Sebab stiker yang dibuat hanya untuk 2.541.351 unit mobil pribadi di Jakarta.
"Artinya, harga satu stiker mencapai Rp 25.000. Anggaran ini akan lebih besar lagi jika dimasukkan biaya pembuatan rambu-rambu di 11 jalur Nopol Genap Ganjil," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Rabu (20/2).
Menurut Neta, besarnya anggaran tersebut tidak akan membuat program Nopol Genap Ganjil itu efektif, mengingat adanya empat kendala yang menghadang.
Pertama, pihak kepolisian tidak setuju jika program Nopol Genap Ganjil dilaksanakan mulai awal Maret 2013. Kedua, jumlah aparat kepolisian yang mengawasi jalur Genap Ganjil belum memadai. Tiga, pihak kepolisian meminta pengawasan di jalur Genap Ganjil menggunakan sistem elektronik yang online ke TMC Polda Metro tapi Pemprop DKI tidak menyetujuinya. Keempat, keberadaan angkutan umum belum memadai untuk mendukung program itu.
IPW menilai antara Pemprov DKI dengan Polda Metro belum ada kata sepakat mengenai pelaksanaan Nopol Genap Ganjil. Itu sebabnya, mereka mengimbau Jokowi supaya tidak terlalu memaksakan kehendaknya dan segera membatalkan program Nopol Genap Ganjil, sampai ada kesamaan pendapat antara Pemda dengan Polda.
"Jika Jokowi memaksakan kehendaknya dikhawatirkan program ini tidak berjalan maksimal, padahal anggaran yang dikeluarkan untuk program ini sudah mencapai ratusan miliar rupiah," ujar Neta. (gil/boy/kenjpnn)
IPW menilai anggaran Rp 62 miliar untuk pembuatan stiker tersebut sangat mahal dan terlalu berlebihan. Sebab stiker yang dibuat hanya untuk 2.541.351 unit mobil pribadi di Jakarta.
"Artinya, harga satu stiker mencapai Rp 25.000. Anggaran ini akan lebih besar lagi jika dimasukkan biaya pembuatan rambu-rambu di 11 jalur Nopol Genap Ganjil," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Rabu (20/2).
Menurut Neta, besarnya anggaran tersebut tidak akan membuat program Nopol Genap Ganjil itu efektif, mengingat adanya empat kendala yang menghadang.
Pertama, pihak kepolisian tidak setuju jika program Nopol Genap Ganjil dilaksanakan mulai awal Maret 2013. Kedua, jumlah aparat kepolisian yang mengawasi jalur Genap Ganjil belum memadai. Tiga, pihak kepolisian meminta pengawasan di jalur Genap Ganjil menggunakan sistem elektronik yang online ke TMC Polda Metro tapi Pemprop DKI tidak menyetujuinya. Keempat, keberadaan angkutan umum belum memadai untuk mendukung program itu.
IPW menilai antara Pemprov DKI dengan Polda Metro belum ada kata sepakat mengenai pelaksanaan Nopol Genap Ganjil. Itu sebabnya, mereka mengimbau Jokowi supaya tidak terlalu memaksakan kehendaknya dan segera membatalkan program Nopol Genap Ganjil, sampai ada kesamaan pendapat antara Pemda dengan Polda.
"Jika Jokowi memaksakan kehendaknya dikhawatirkan program ini tidak berjalan maksimal, padahal anggaran yang dikeluarkan untuk program ini sudah mencapai ratusan miliar rupiah," ujar Neta. (gil/boy/kenjpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 4.789 Lubang Menganga di Jalan Kota
Redaktur : Tim Redaksi