jpnn.com - JAKARTA -- Peneliti Lingkar Studi Perjuangan Gede Sandra, mengingatkan Presiden Joko Widodo agar jangan pernah mengingkari janji politiknya untuk tidak akan menghapus subsidi bahan bakar minyak.
Janji itu, kata Gede, pernah juga diungkap Jokowi saat kampanye di hadapan kalangan tukang ojek yang terafiliasi dalam Ikatan Persaudaraan Ojek Indonesia (IPOI).
BACA JUGA: Mabes Polri Tegaskan Kasus Tessy Tetap Berlanjut
Gede mengingatkan, jika komitmen yang pernah diucapkan Jokowi pada 16 Juni 2014 di jalan Borobudur 18, Jakarta Pusat itu diingkari dan malah menaikkan harga BBM, berarti Jokowi mengeluarkan kebijakan penghematan khas neoliberal. Ini sama halnya Jokowi tidak membela nasib kaum marhaen, seperti para tukang ojek itu.
"Ojek sendiri adalah lahan pekerjaan, yang produktif, namun sangat rentan terhadap perubahan harga BBM," katanya, Kamis (13/11).
BACA JUGA: 18 Penyidik KPK Dikabarkan Berniat Mundur dari Polri
Menurut Gede, berapapun kenaikan harga BBM akan mengurangi pendapatan mereka sehari-hari. Pendapatan yang sudah semakin tipis tersebut harus dibebani dengan inflasi harga bahan-bahan kebutuhan pokok keluarga mereka.
Bekas aktivis ITB ini mengatakan, para tukang ojek sejatinya adalah kaum marhaen, karena memiliki alat produksi kecil yaitu sepeda motor.
BACA JUGA: Pekan Depan Keluar Surat Perintah Pejabat BUMN Gunakan Kelas Ekonomi
Dari 80 jutaan sepeda motor yang beredar di Indonesia, yang meminum BBM dapat dipastikan mayoritasnya adalah kaum marhaen. Selain ojek, banyak pedagang kecil yang dibantu motor sebagai sarana penunjang aktivitas perekonomian mereka, seperti tukang somay, bakso keliling, bubur ayam, dan lain sebagainya. "Jokowi jangan khianati kaum marhaen, nanti kualat," kata Gede.
Ia mengatakan, kalau memang akan menaikkan harga BBM dan hendak menguntungkan Pertamina, tarik saja uang dari kelas menengah atas dengan jalan subsidi silang BBM seperti usul seorang ekonom kerakyatan.
"Paksa yang kaya bayar lebih mahal untuk BBM mereka, tapi jangan korbankan wong cilik," tegas Gede.
Selain subsidi silang, kata dia, kalau perlu Jokowi bisa saja menaikkan pajak kendaraan bermotor di atas cc tertentu, terutama bagi kalangan menengah ke atas. Dengan cara ini tentu kensenjangan yang memburuk semasa pemerintahan SBY akan dapat membaik. Meskipun kemudian kebijakan ini tentu akan dilawan habis-habisan oleh para korporasi otomotif.
"Namun jujur kita meragukan pemerintahan Jokowi dapat tegas terhadap kalangan korporat ini. Karena toh, seorang menterinya saja pernah menjadi dirut di salah satu industri otomotif asing," pungkas Gede. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Susi Diam-diam Beli Pulau Secara Ilegal
Redaktur : Tim Redaksi