JAKARTA - Pengamat transportasi publik, Yayat Supriyana mengatakan, menaikan harga BBM tanpa persiapan regulasi yang memadai terhadap efek ekonomi dan psikologi dari kenaikan harga BBM tersebut akan memperburuk sektor pelayanan publik.
"Salah satu sektor yang rentan terhadap efek ini adalah layanan transportasi publik. Harga BBM naik, telah mendorong kinerja angkutan publik semakin buruk," kata Yayat Supriyana, dalam diskusi "Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Angkutan Umum di Daerah", di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (28/6).
Muara dari semakin buruknya pelayanan sektor angkutan publik ini, lanjut Yayat, akan semakin banyaknya kecelakaan terjadi dan rasa aman serta nyaman dalam transportasi publik dengan sendirinya tidak lagi jadi acuan.
Selain itu dia juga menjelaskan kenaikan harga BBM tanpa diikuti oleh peningkatan kualitas angkutan publik akan mendorong terjadi penurunan kualitas hidup masyarakat. "Yang terjadi itu justru makin bertambahnya orang miskin," tegas Yayat Supriyana.
Dia juga mengkritisi sikap Gubernur DKI Jakarta Jokowi yang hanya mensubsidi bus way sementara angkotan kota lainnya seperti PPD yang juga milik BUMD DKI Jakarta dibiarkan semakin terpuruk.
"Jokowi mestinya mengoptimalisasi semua armada angkutan kota yang menunjang dinamika warga DKI Jakarta. Jangan bersikap membiarkan mati sesuatu yang sudah ada karena terlalu fokus pada bus way. Selaku gubernur, Jokowi juga berkewajiban mengoptimalisasi armada PPD," harapnya. (fas/jpnn)
"Salah satu sektor yang rentan terhadap efek ini adalah layanan transportasi publik. Harga BBM naik, telah mendorong kinerja angkutan publik semakin buruk," kata Yayat Supriyana, dalam diskusi "Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Angkutan Umum di Daerah", di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (28/6).
Muara dari semakin buruknya pelayanan sektor angkutan publik ini, lanjut Yayat, akan semakin banyaknya kecelakaan terjadi dan rasa aman serta nyaman dalam transportasi publik dengan sendirinya tidak lagi jadi acuan.
Selain itu dia juga menjelaskan kenaikan harga BBM tanpa diikuti oleh peningkatan kualitas angkutan publik akan mendorong terjadi penurunan kualitas hidup masyarakat. "Yang terjadi itu justru makin bertambahnya orang miskin," tegas Yayat Supriyana.
Dia juga mengkritisi sikap Gubernur DKI Jakarta Jokowi yang hanya mensubsidi bus way sementara angkotan kota lainnya seperti PPD yang juga milik BUMD DKI Jakarta dibiarkan semakin terpuruk.
"Jokowi mestinya mengoptimalisasi semua armada angkutan kota yang menunjang dinamika warga DKI Jakarta. Jangan bersikap membiarkan mati sesuatu yang sudah ada karena terlalu fokus pada bus way. Selaku gubernur, Jokowi juga berkewajiban mengoptimalisasi armada PPD," harapnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berangkat Subuh demi BLSM
Redaktur : Tim Redaksi